Aksi Mogok Tolak UU Cipta Kerja Berakhir, KPSI Bakal Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja Ke MK

Berita Populer

- Advertisement -

Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjelaskan, aksi mogok nasional penolakan UU Cipta Kerja sudah berakhir. Selanjutnya, KSPI akan mengajukan gugatan terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Langkah lebih lanjut yang akan diambil secara konstitusional antara lain membuat gugatan melalui jalur hukum untuk membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja, melanjutkan gerakan aksi secara konstitusional, serta melakukan kampanye kepada masyarakat nasional maupun internasional tentang alasan mengapa buruh menolak omnibus law khususnya klaster ketenagakerjaan,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (9/10/2020).

Baca Juga :  Melalui Daring Kapolsek Tenjo Gencar Sosialaisasi Pencegahan Narkoba dan Protkes di SMAN 1 Tenjo

Mogok nasional yang dilakukan KSPI dan 32 serikat buruh sebelumnya digelar tanggal 6, 7, dan 8 Oktober 2020. Iqbal mengatakan, sikap resmi serikat buruh soal UU Cipta Kerja akan disampaikan hari Senin (12/10).

- Advertisement -
Baca Juga :  Boleh Makan Di Tempat, Ini Syarat Makan Di Pecel Lele dan Laksa

“Mogok nasional selama 3 hari yang dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama 32 federasi telah berakhir tanggal 8 Oktober 2020. Untuk langkah selanjutnya, yang akan diambil para serikat buruh akan diumumkan secara resmi dalam konferensi pers di hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 jam 11.00 WIB di Jakarta,” ujar Iqbal.

Pemerintah sebelumnya mengecam demo menolak omnibus law Cipta Kerja yang berujung ricuh. Pemerintah pun mempersilakan masyarakat yang tidak puas terhadap UU Cipta Kerja mengajukan gugatan ke MK.

Baca Juga :  Kades Cibuntu, Bagikan BLT DD Secara Door To Door

“Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, Perpres, Permed, Perkada sebagai delegasi perundang-undangan bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi,” kata Menko Polhukam Mahfud Md dalam konferensi pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (8/10).

- Advertisement -

Sumber:Detik

- Advertisement -
Bogor
broken clouds
28.4 ° C
28.8 °
27.4 °
86 %
2.1kmh
65 %
Jum
25 °
Sab
31 °
Ming
30 °
Sen
30 °
Sel
29 °

Berita terbaru

Rumah Makan di DKI Jakarta Wajib Diawasi RT dan Satgas Tiap Wilayah

JAKARTA ‐‐ Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Satuan Tugas Covid-19 di setiap wilayah hingga tingkat...

Berita Terkait
publikbicara.com