CIBINONG — Besarnya kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) yang dibutuhkan Pemkab Bogor membuat Pemkab yang diwakili Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengambil langkah untuk mengumpulkan 9 Pengusaha pemilik perusahaan penyedia Alkes yang ada di Kabupaten Bogor untuk menyediakan masker medis dan APD sekitar 1,5jt unit.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan penggiat Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang dalam usaha sehari-harinya bergerak di usaha Konveksi, omset mereka terjun bebas ditengah wabah COVID-19, akan tetapi hingga saat ini, belum ada upaya PemKab Bogor mengkaryakan mereka dalam membantu pengadaan baju APD.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor, yang juga anggota Komisi IV yang membidangi Kesehatan dan Sosial masyarakat, Daen Nuhdiana ikut angkat bicara terkait hal ini, seharusnya PemKab bijak terkait memberdayakan sektor UMKM yang hari ini sedang terpukul karena efek wabah COVID-19.
“Pemerintah kabupaten bogor dalam pemesanan APD tidak harus semua memesan ke industri besar, akan tetapi UMKM juga harus libatkan sehingga membantu kestabilan ekonomi UMKM di Kabupaten Bogor , apalagi sebentar lagi akan diberlakukan PSBB di Kabupaten Bogor. Sehingga para pelaku usaha UMKM bisa tetap berjalan usahanya, karena dengan jalannya UMKM maka roda perekonomian dan perputaran uang tidak keluar dari Kabupaten Bogor.” Ungkap Daen, Senin (13/4)
Daen juga menambahkan bahwa ada aturan yang membolehkan melibatkan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan dengan mekanisme Swakelola.
“Dimungkinkan karena dari sisi aturan tidak menyalahi melibatkan UMKM dalam PBJ Pemerintahan seperti yang dikeluarkan oleh LKPP sesuai Perpres No. 16/2018 dan Perlem No. 8/2018, tinggal kebijakan pemangku kebijakan harus peka terhadap kondisi UMKM yang hari ini sedang sepi order, bisa saja tinggal buat standartnya, bahannya apa, bentuk dan ukurannya seperti apa, tinggal mereka sesuaikan, saya yakin mereka mampu kok.” Tutup Daen.
Sedangkan Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kabupaten Bogor, Suhandi yang selama ini konsentrasi dalam membina UMKM terutama penyedia APD di Kabupaten Bogor dalam keterangannya menyatakan Pemkab harus memikirkan nasib UMKM yang ada.
“Selama ini UMKM yang saya temui banyak mengeluh karena usaha mereka sepi order, makanya ketika ada statement pers dari Wakil Bupati Bogor mengumpulkan 9 Pengusaha besar di Kabupaten Bogor harus ditinjau ulang, pikirkan juga nasib UMKM di Kab Bogor, HIPPI sebagai lembaga yang selama ini turun ke lapangan bertemu para penggiat UMKM siap membantu Pemerintah dalam hal ini, tujuannya janya satu, agar para penggiat UMKM bisa tetap berusaha dan bisa menghidupi karyawannya ditengah masa sulit seperti ini.” Tegas Suhandi.
(Edo/Tomo)
