29.7 C
Bogor
Sabtu, 28 November 2020

Korban PHK Dampak Corona Diprioritaskan Dapat Kartu Pra Kerja

Berita Populer

Video penangkapan Pelaku Kriminal di Jasinga Kagetkan Warga Jasinga

JASINGA - Beredar video penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian, yang terjadi di wilayah Jasinga, Kabupaten Bogor. Dari rekaman video yang...

Pemberi Uang Berniat Menyerahkan Uang Bukan Kepada Iryanto Saat OTT DPKPP.

BOGOR-Sidang lanjutan Operasi Tangkap Tangan (OTT) DPKPP Kabupaten Bogor di gelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang...

Warga Rumpin Antusias Tunggu Kedatangan Presiden Jokowi

RUMPIN - Antusias warga tunggu kedatangan Presiden Joko Widodo di Rumpin, Kabupaten Bogor dengan tujuan khusus (KHDTK) sekaligus pembagian...

Penemuan Jasad Bayi Diduga Dibuang di Jalan Lingkar Galuga

CIBUNGBULANG - Penemuan Jasad bayi gegerkan warga Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, jasad bayi yang ari -arinya masih menempel diperkirakan...

MMD Kecamatan Leuwisadeng, Galakan Kebersihan dan Kesehatan

LEUWISADENG - Sosialisasi kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat perlu digalakkan, dimulai dari diri sendiri...
- Advertisement -

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta program Kartu Pra Kerja diprioritaskan kepada masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja ( PHK) akibat dampak wabah virus corona atau Covid-19.

Ia menyebut, pemerintah sudah menaikkan anggaran program ini dari sebelumnya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Penerima manfaat pun oleh pemerintah ditambah menjadi 5,6 juta orang.

Namun demikian, Jokowi memperingatkan tidak semua pihak akan mendapat program pemerintah tersebut.

- Advertisement -

Bekas Wali Kota Solo itu meminta penerima manfaat dari program ini diseleksi ketat, terutama bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

“Terutama yang terkena PHK,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi persnya di Jakarta pada Selasa (7/4).

Pandemi Covid-19 di Tanah Air diketahui membuat sejumlah perusahaan terpaksa merumahkan hingga memecat karyawannya.

- Advertisement -

Di DKI Jakarta, sebanyak 162.416 pekerja telah di-PHK dan dirumahkan tanpa upah. Demikian berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta.

Rinciannya, 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan di-PHK, sementara 132.279 pekerja dari 14.697 perusahaan dirumahkan tanpa upah.

Selain untuk korban PHK, Presiden Jokowi juga meminta Kartu Pra Kerja diberikan kepada para pekerja informal dan pelaku usaha mikro kecil menengah.

- Advertisement -

“Pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19,” kata Presiden Jokowi.

Pemerintah segera membuka pendaftaran Kartu Pra Kerja 2020 secara online mulai minggu kedua di bulan April.

Para peserta yang terdaftar akan menerima bantuan uang sebesar Rp 3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif. Dana itu akan diterima peserta bertahap dari sebelum hingga pelatihan kerja selesai dilakukan.

Apabila dirinci, manfaat Program Kartu Pra Kerja 2020 yakni sebesar Rp 3.550.000 terdiri atas bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000 per bulan. Uang itu diberikan selama 4 bulan.

Sumber:Kompas.tv

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan

Berita terbaru

Babinsa Sinarsari Kawal Penyaluran BST Di Kantor Pos

DRAMAGA - Anggota Koramil 2120/Ciomas wil kec Dramaga mendampingi penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) 9 bertempat di Kantor Pos...

Kejanggalan Kasus OTT DPKPP Kabupaten Bogor Dipertegas Hakim

BANDUNG - Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor memasuki pemeriksaan saksi pemberi uang berinisial SP...

Pemberi Uang Berniat Menyerahkan Uang Bukan Kepada Iryanto Saat OTT DPKPP.

BOGOR-Sidang lanjutan Operasi Tangkap Tangan (OTT) DPKPP Kabupaten Bogor di gelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Rifandaru...

MMD Kecamatan Leuwisadeng, Galakan Kebersihan dan Kesehatan

LEUWISADENG - Sosialisasi kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat perlu digalakkan, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar seperti pentingnya...

Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik di Tahun 2021-2022

Jakarta - Iuran BPJS Kesehatan kemungkinan bakal naik antara 2021-2022 mendatang. Kebutuhan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan muncul karena saat ini pemerintah tengah merancang...

Berita Terkait
publikbicara.com