28.1 C
Bogor
Jumat, 4 Desember 2020

Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Berita Populer

Diduga Gara-gara Cas HP, Satu Rumah Terbakar di Leuwiliang

LEUWILIANG - Diduga Karena arus pendek aliran listrik satu rumah di Kampung Parungsinga RT 01/RW 07, Desa Karehkel Kecamatan...

Diduga Dendam Pribadi, Irsad Tewas Dibacok

GUNUNGSINDUR - Diduga dendam pribadi seorang pria Irsad (40) warga Kampung Kreo RT 02, RW 05 Desa Cibadung, Kecamatan...

Excavator Anjlok Dari Safeloader, Jalan Curugbitung Lumpuh

NANGGUNG - Jalan raya Curigbitung, Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua saja. Pasalnya,...

Picu Kerusakan Alam, Galian C di Rumpin Disegel KLHK

RUMPIN - Satgas Penegak Hukum LHK, Ditjen Penegakan Hukum LKH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan penyelidikan terkait...

Diduga Berhentikan Staf Desa Sepihak, Kades Cimulang Digugat

RANCABUNGUR - Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor diduga melanggar Permandageri Nomor...
- Advertisement -

BOGOR – Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pernyataannya yang disampaikan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Maret 2020. Covid-19 yang telah menjadi pandemi global dinilai sebagai jenis penyakit berisiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan di tengah masyarakat.

“Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Status tersebut sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di mana pemerintah mengupayakan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dari penyakit jenis tersebut dengan cara penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan mencegah keluar dan masuknya penyakit yang menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

- Advertisement -

Untuk mengupayakan perlindungan tersebut, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk mengambil opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Opsi tersebut diambil dalam rapat terbatas pada Senin, 30 Maret 2020, untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Sesuai undang-undang (UU), PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” tuturnya.

Aturan pelaksanaan PSBB tersebut juga tekah diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Terbitnya aturan pelaksanaan tersebut memberikan landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak Covid-19.

- Advertisement -

“Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan serta berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Keppres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah,” tandasnya.


Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan

Berita terbaru

JBB Peduli, Santuni Puluhan Anak Yatim

CIBUNGBULANG - Sejumlah Wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Bogor Barat (JBB) menggelar bakti sosial dengan membagikan santunan kepada puluhan...

Pakar Imunisasi : Minta Masyarakat Indonesia Tiru Thailand Berhasil Putus Mata Rantai Covid-19

JAKARTA -- Pakar Imunisasi Elizabeth Jane Soepardi meminta masyarakat Indonesia mencontoh negara yang sudah berhasil memutus mata rantai penyebaran virus corona. "Ini sudah terbukti di...

Excavator Anjlok Dari Safeloader, Jalan Curugbitung Lumpuh

NANGGUNG - Jalan raya Curigbitung, Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua saja. Pasalnya, Alat berat excavator itu anjlok...

Ketum NasDem Negatif Covid-19 Setelah dirawat di RSPAD

JAKARTA -- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (SP) sudah dinyatakan negatif Covid-19 setelah menjalani perawatan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto,...

Kepala DPKPP Mangkir Dalam Sidang Kasus OTT, Reaktif Covid kah?

BOGOR-Sidang lanjutan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor yang dilakukan tanggal 3 Maret 2020 oleh...

Berita Terkait
publikbicara.com