26.4 C
Bogor
Kamis, 26 November 2020

BPJS Bogor Tak Mau Ikuti Aturan Iuran Sesuai Keputusan MA

Berita Populer

Penemuan Jasad Bayi Diduga Dibuang di Jalan Lingkar Galuga

CIBUNGBULANG - Penemuan Jasad bayi gegerkan warga Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, jasad bayi yang ari -arinya masih menempel diperkirakan...

Kadisdik Kabupaten Bogor Sampaikan Apresiasi Raihan Prestasi SMPN 1 Tenjo

TENJO - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, Entis Sutisna menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas sejumlah prestasi yang...

LBH Bara JP Yakin Kliennya Tidak Terlibat Dalam Kasus OTT DPKPP Kabupaten Bogor.

BOGOR-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) yang dikomandoi oleh Dinalara Darmawati Butarbutar dan beranggotakan Roynald...

IIPG Kabupaten Bogor dan IIPG Pusat Tebar Sembako di Megamendung

BOGOR - Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Kabupaten Bogor dan IIPG Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengadakan aksi peduli sosial...

Diduga Oknum Pegawai Bank Keliling Mengaku Wartawan Resahkan Warga Cemplang

CIBUNGBULANG - Perbuatan meresahkan warga di Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang diduga dilakukan oleh oknum pegawai bank keliling berinisial H,...
- Advertisement -

Cibinong-Mahkamah Agung (MA) memang sudah mengabulkan tinjauan yudisial Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Di mana dalam putusannya, MA mengembalikan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari lalu.

Namun, batalnya kenaikan iuran itu tidak juga-merta berlaku sama di daerah.

Kepala BPJS Cabang Cibinong, Erry Endry. Ia dihormati dan akan disetujui oleh pemerintah. Namun, hingga kini pihaknya belum menerima langsung hasil keputusan tersebut.

- Advertisement -

“Sebagai lembaga negara, kami tentu saja menghargai keputusan pemerintah. Tapi ya sampai saat ini, kami belum menerima apapapun hasil keputusan itu, ”katanya saat ditemui Metropolitan di Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (10/3).

Tergantung, sambung dia, saat ini aturan baik tarif iuran masih berlaku sesuai ketentuan dan belum mengubah apapun. Menanti, sudah ada keputusan yang turun ke BPJS, ‘mau tidak mau’ perubahan akan dilakukan sebagai tindak lanjut.

Sejauh ini, BPJS Kesehatan sendiri mencatat ada sekitar 3,3 juta warga Kabupaten Bogor yang masuk peserta BPJS Kesehatan.

- Advertisement -

“Secara teknis, hal itu belum mengubah apa pun yang sedang berlaku hari ini. Terkait, tarif yang sedang berjalan. Sampai surat keputusan turun, baru ada tindak lanjut, ”tukasnya.

Menurutnya, menyetujui hasil konfirmasi telah diperoleh dan teruji kebenaranya, maka BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengambil setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” papar Erry.

- Advertisement -

Diketahui kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah ramai sejak awal 2020, sedangkan iuran program JaminanKesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS yang berlaku untuk semua kategori peserta BPJS.

Mengenai masyarakat yang mendapatkan bantuan atau BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kenaikan iuran sendiri hampir kena 100 persen. Dimana Peserta kelas 3, dari Rp25 ribu menjadi Rp42 ribu. Sementara peserta kelas 2 dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu.

Lalu peserta kelas 1 naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu dan untuk peserta PBI dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu.

Sementara itu, batalnya kenaikan BPJS ini berimbas kepada pemerintah daerah yang sebelumnya sudah menganggarkan untuk pembayaran PBI.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, pihaknya tidak bisa mengatakan banyak soal putusan MA, meminta tarif iuran BPJS.

Meski begitu secara umum Retno menyambut baik, jika memang tarif dasar iuran tidak alami kenaikan.

“Pastinya menyambut baik dong kalau memang itu benar. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti kita akan membahas dengan tim. Karna PBI APBD tidak hanya Dinas Kesehatan saja, banyak instansi lain juga. Jadi perlu kita raih dulu, ”katanya.

Sementara itu, Humas BPJS Cabang Kota Bogor Halley Rasta mengaku tak bisa berkomentar banyak soal ini.

Diriku hanya menyerahkan selembar file, yang berisi pertanyaan tertulis BPJS pusat soal tarif iuran BPJS setelah ada putusan MA tentang kenaikan tarif BPJS kesehatan.

“Seusai arahan pusat belum ada perubahan,” singkatnya sambil dikirimkan.

Sumber:Metropolitan

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan

Berita terbaru

BPJS Kesehatan KC Cibinong Launcing Program Pandawa

CIBINONG - Bertemakan 'Adaptasi Kebisasaan Baru (AKB) dan pelayanan Pandawa' Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kantor Cabang (KC) Cibinong...

Bima Dukung Penuh Anugerah PWI untuk Pejuang Covid

BOGOR - Rencana PWI Kota Bogor yang akan menggelar acara penghargaan kepada mereka yang tulus ikhlas berjuang selama pandemi Covid -19, didukung full Wali...

Kampanye Pilkada, Bawaslu Temukan 2.126 Kasus Pelanggaran Protkes Covid-19

JAKARTA - Masa kampanye Pilkada telah berjalan hampir 2 bulan, Bawaslu mengungkap kampanye dengan metode tatap muka terus meningkat di tengah wabah virus Corona....

Penjelasan Ashanty Soal Millen Cyrus Terjerumus Narkoba

Jakarta - Biasa berpakaian modis dan seksi, beberapa hari lalu Millen Cyrus tampil berbeda. Ia tampak lesu dengan busana berwarna orange bertuliskan tahanan. Hal itu...

Bima Arya : Kasus Covid-19 di Kota Bogor Rata-Rata 4 Kasus Per Hari

BOGOR - Laju penambahan kasus baru Covid-19 di Kota Bogor masih tergolong tinggi. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, rata-rata ada 40-an kasus positif...

Berita Terkait
publikbicara.com