Beranda Hukum DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Akhirnya Terjawab

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Akhirnya Terjawab

Publikbicara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memperkuat instrumen hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Regulasi yang telah dinantikan selama 18 tahun itu bahkan berhasil diselesaikan lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan DPR RI, yakni 15 Desember 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjawab kebutuhan terhadap regulasi yang telah lama diperjuangkan.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan usai memimpin rapat paripurna.

Menurut Puan, berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap penerapan undang-undang tersebut telah menjadi perhatian dalam proses pembahasan.

Ia menegaskan, pengesahan regulasi itu bukan dilakukan karena desakan ataupun terburu-buru, melainkan karena kebutuhan terhadap payung hukum tersebut sudah mendesak setelah melalui perjalanan pembahasan selama 18 tahun.

“Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” ujarnya.

Dalam proses penyusunannya, DPR RI mengklaim telah membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa hingga kelompok masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menyebutkan, pihaknya telah menggelar 87 kali rapat bersama berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna.

Selain itu, Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi untuk menghimpun masukan terkait substansi RUU Perampasan Aset. Sosialisasi turut dilakukan oleh anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan.

READ  Hadapi TPPO Era Digital, Yusril dan Wakapolri Tekankan Sinergi Hukum Internasional

Puan menjelaskan, seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara hati-hati dan terbuka agar masyarakat dapat mengikuti serta mencermati proses penyusunan regulasi tersebut.

Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Lima pimpinan DPR hadir dalam sidang tersebut, dengan Puan Maharani bertindak sebagai pimpinan rapat didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Dengan disahkannya regulasi ini, perhatian selanjutnya tertuju pada implementasi UU Perampasan Aset, terutama bagaimana ketentuan di dalamnya dapat diterapkan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta tetap menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.(Red).

Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow

Artikulli paraprakPuan Maharani Ketok Palu, RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR
Artikulli tjetërKPP Dinilai Bisa Perkuat Ekonomi Desa, Mendes Yandri Dorong Pembangunan Ekosistem Kerakyatan