Publikbicara.com – Pemerintah mendorong integrasi program pembiayaan perumahan dengan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai strategi mempercepat kemajuan desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan hunian layak berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, Kredit Program Perumahan (KPP) yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tidak semestinya hanya dipandang sebagai fasilitas pembiayaan hunian. Program itu perlu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.
Menurut Yandri, keterhubungan antara pembiayaan perumahan dan aktivitas ekonomi rakyat dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan desa. Sebab, kemajuan desa memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita ingin pastikan bahwa program Pak Presiden Prabowo harus kita dukung. Karena antara KPP dan ekonomi kerakyatan, itu adalah ekosistem yang harus kita bangun, terutama di desa-desa. Karena kalau desanya maju, maka Indonesia akan maju,” kata Yandri saat memberikan arahan dalam agenda Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Serang, Banten, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai, pembangunan 75.266 desa di seluruh Indonesia menjadi salah satu fondasi penting dalam mencapai target Indonesia Emas 2045. Karena itu, pemerataan pembangunan harus diikuti penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas tempat tinggal.
Yandri menekankan, ukuran kemajuan desa tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata. Masyarakat juga harus mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, air bersih, energi, serta perumahan layak huni.
Menurutnya, apabila seluruh desa mampu berkembang secara mandiri, memiliki aktivitas ekonomi yang produktif, dan didukung kualitas hunian yang baik, maka cita-cita Indonesia maju pada 2045 akan semakin realistis untuk diwujudkan.
“Jumlah desa banyak bapak-ibu, ada 75.266, kalau semua desa ini mandiri, semua desa ini maju, ekonominya bergerak dengan baik, perumahannya layak huni, maka sejatinya kita mengatakan Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia emas tahun 2045 insyaallah akan tercapai,” ujarnya.
Kementerian Desa PDT, lanjut Yandri, berkomitmen mendukung perluasan manfaat KPP agar dapat menjangkau masyarakat perdesaan di berbagai wilayah. Ia menyebut warga desa sebagai salah satu kelompok yang membutuhkan dukungan pembiayaan perumahan tersebut.
“Kami dari Kementerian Desa, dengan program KPP ini masyarakat desa banyak sekali terbantu. Jadi yang memerlukan ini tentu yang paling banyak masyarakat desa,” pungkasnya.
Kegiatan kolaborasi tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, serta Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah.
Dalam agenda tersebut, Mendes Yandri didampingi Direktur Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kemendes PDT, Tabrani.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow













