Beranda Hukum Puan Maharani Ketok Palu, RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR

Puan Maharani Ketok Palu, RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto:
Parlementaria.

Publikbicara.com – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut menjadi babak baru dalam upaya penegakan hukum, khususnya terkait pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana. Regulasi ini sebelumnya telah diperjuangkan selama 18 tahun sebelum akhirnya mendapat persetujuan DPR bersama pemerintah.

Rapat Paripurna berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Puan memimpin sidang didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, Puan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa regulasi tersebut telah melalui proses pembahasan di Komisi III sejak Agustus 2025. Ia menilai pengesahan undang-undang ini penting untuk mengubah pendekatan penegakan hukum yang selama ini lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku.

Menurutnya, pendekatan baru tidak hanya menitikberatkan pada pemenjaraan, tetapi juga memastikan aset hasil tindak pidana dapat dipulihkan untuk kepentingan negara maupun korban.

“Tujuan penghukuman sebelumnya hanya pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional,” ujar Habiburokhman.

Ia menjelaskan, melalui UU Perampasan Aset, pendekatan penegakan hukum diperluas dengan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based.

Selain itu, regulasi tersebut diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan aset yang terpadu, berbasis teknologi informasi, dan independen.

READ  Menanti Kepastian Kenaikan UMP 2025: Antara Harapan dan Tantangan

Ruang lingkup pengaturannya juga mencakup tindak pidana lain di luar korupsi, termasuk investasi fiktif dan kejahatan finansial modern yang berpotensi menimbulkan banyak korban.

Habiburokhman menambahkan, proses pembahasan RUU tersebut telah melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.

Setelah laporan Komisi III, forum paripurna mendengarkan pandangan pemerintah yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. Ia hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan permintaan persetujuan kepada seluruh anggota dewan oleh Puan Maharani.

“Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan.

Pertanyaan tersebut dijawab serentak dengan kata “Setuju” oleh peserta rapat, disusul ketukan palu pimpinan DPR sebagai tanda persetujuan pengesahan.

“Terima kasih, Alhamdulillah,” ujar Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan selama proses pembahasan.

Ia juga menilai keterbukaan proses pembahasan menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengikuti dan mencermati substansi regulasi tersebut.

Menurut Puan, akses publik terhadap proses pembahasan dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus menjadi pembelajaran bahwa pembentukan undang-undang dapat dilakukan secara terbuka.(Red).

Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow

Artikulli paraprakNasabah BRI Unit Kawali BRI BO Ciamis Diganjar Hadiah Exclusive Trip Spotify Camp Nou
Artikulli tjetërDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Akhirnya Terjawab