Tak Semua SPPG Bisa Layani Ribuan Penerima MBG, BGN Terapkan Sistem Grading

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny. Dok.Foto: Biro Hukum dan Humas BGN.

Publikbicara.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengevaluasi kemampuan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui sistem grading atau penilaian fasilitas. Kebijakan ini berpotensi mengubah jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dilayani masing-masing dapur.

Penilaian tersebut dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi dan jumlah penerima manfaat tidak melampaui kemampuan sarana dan prasarana yang tersedia di setiap SPPG.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan tahap awal penerapan grading akan menyasar SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat.

Menurut Tysa, penilaian tidak hanya berorientasi pada jumlah makanan yang mampu diproduksi, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan fasilitas yang menunjang proses pengolahan hingga penyimpanan makanan.

“Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Penilaian tidak hanya melihat jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan,” ujar Tysa dikutip dari laman resmi Badan Gizi Nasional (BGN).

Sejumlah fasilitas akan menjadi perhatian dalam proses penilaian, di antaranya ketersediaan kompor dan chiller. Kedua peralatan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan dapur mengolah serta menyimpan bahan makanan secara aman.

Artinya, SPPG dengan fasilitas terbatas tidak bisa memaksakan pelayanan dalam jumlah besar. Kapasitas penerima manfaat nantinya harus disesuaikan dengan kemampuan nyata dapur, termasuk kelengkapan dan daya tampung peralatan yang tersedia.

Tysa mencontohkan, SPPG yang memiliki jumlah kompor terbatas atau kapasitas chiller kecil perlu menyesuaikan jumlah penerima manfaat agar proses pengolahan dan penyimpanan makanan tetap memenuhi standar keamanan pangan.

Proses grading akan dilakukan BGN Pusat melalui pemantauan langsung ke masing-masing SPPG. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya menjadi dasar evaluasi untuk menentukan kapasitas pelayanan yang dinilai sesuai dengan kondisi fasilitas di lapangan.

BGN berharap mekanisme ini dapat memperbaiki tata kelola operasional SPPG sekaligus mencegah ketidaksesuaian antara target produksi dan kemampuan fasilitas dapur.

Melalui kebijakan tersebut, BGN menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan setiap dapur dalam menyediakan makanan yang memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.(Red).