Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir (tengah) saat memberikan keterangan. Foto: Humas Polri.
Publikbicara.com – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota berinisial AS setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan perangkat teknologi milik institusi untuk melakukan penyadapan.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (10/11/2026).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, penjatuhan sanksi merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menegakkan aturan internal tanpa memberikan perlakuan khusus kepada personel berdasarkan pangkat maupun jabatan.
Menurut Johnny, sidang KKEP digelar untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Johnny dikutip dari laman Humas Polri, Rabu (11/11).
Sidang berlangsung selama lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Pol. Rudi Darmoko sebagai Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol. Roma Hutajulu sebagai Wakil Ketua, serta tiga anggota komisi lainnya.
Dalam putusannya, komisi menyatakan AS melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Meski demikian, AS menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Permohonan itu selanjutnya akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.
Johnny menegaskan, penindakan terhadap AS bukan akhir dari proses pembenahan internal Polri. Institusi tersebut memastikan pemeriksaan terhadap personel lain yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tetap berlanjut.
Bahkan, Polri telah menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan. Pelaksanaannya, kata dia, akan diinformasikan kepada masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan institusi.
Komitmen transparansi tersebut juga mendapat perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam yang hadir dalam persidangan menyatakan kehadirannya untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur serta hak para pihak tetap terpenuhi.
Anam menilai, masing-masing pihak telah memperoleh kesempatan yang sama untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.
“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.
Di luar perkara etik AS, Polri juga tengah mendalami sejumlah persoalan lain yang menjadi perhatian publik. Johnny menyebut Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk menelusuri informasi terkait dugaan makar.
Sementara itu, penyelidikan dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Dalam penanganan perkara tersebut, sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Polri juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait upaya perlindungan terhadap saksi.
“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelas Johnny.
Johnny menambahkan, Polri berkomitmen melanjutkan pembenahan internal secara konsisten. Ia mengajak masyarakat turut mengawasi proses penegakan hukum dan kode etik agar integritas institusi kepolisian semakin kuat.
Menurutnya, setiap pelanggaran yang dilakukan personel harus diproses berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur, serta kode etik profesi Polri.
“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat,” pungkasnya.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
