Publikbicara.com – Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pendidikan. Untuk memperkuat akses sekaligus menekan angka putus sekolah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS).
Langkah tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat membuka Rapat Kerja DPW BMPS Provinsi Jawa Barat di Yayasan Al-Madinah, Cibinong, Sabtu (24/10).
Mewakili Bupati Bogor, Ajat menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk menjawab persoalan pendidikan. Dengan cakupan 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan, dan jumlah penduduk sekitar enam juta jiwa, Kabupaten Bogor menghadapi kebutuhan layanan pendidikan yang besar dan beragam.
“Pemerintah daerah tidak bisa sendirian. Peran serta lembaga pendidikan swasta di bawah naungan BMPS sangat krusial dalam membantu peningkatan kualitas SDM, termasuk dalam penanganan angka putus sekolah,” ujar Ajat.
Menurut Ajat, angka putus sekolah di Kabupaten Bogor mulai menunjukkan tren penurunan. Namun, upaya tersebut perlu diperkuat melalui program yang lebih terarah, terutama dengan mengoptimalkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan menyelaraskan data persebaran sekolah swasta dengan wilayah yang menjadi kantong anak putus sekolah.
Penyelarasan data tersebut dinilai penting agar intervensi pendidikan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dengan pemetaan yang lebih tepat, keberadaan lembaga pendidikan diharapkan mampu menjawab persoalan akses pendidikan di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.
Ajat juga berharap program kerja BMPS dapat diselaraskan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Dengan demikian, program yang dijalankan tidak hanya bersifat sektoral, tetapi dapat mendukung penyelesaian persoalan pendidikan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua BMPS Provinsi Jawa Barat, HR Agus Sriyanta, menilai lembaga pendidikan swasta memiliki kontribusi besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, kontribusi tersebut perlu diimbangi dengan perhatian dan dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan swasta.
Agus mengajak keluarga besar BMPS untuk memperkuat sinergi, menjaga komitmen, serta aktif menyampaikan gagasan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan.
Menurut dia, hubungan yang kuat antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan mutu layanan bagi masyarakat.
Di tingkat daerah, Ketua BMPS Kabupaten Bogor, Usep Nukliri, turut menyoroti peran sekolah swasta dalam menopang layanan pendidikan di wilayah tersebut. Ia menyebut dukungan pemerintah daerah, termasuk anggaran dan program hibah, menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas penyelenggara pendidikan.
Usep mengatakan, sinergi tersebut juga diwujudkan melalui peningkatan kapasitas ribuan guru honorer dan bantuan pendidikan untuk meringankan beban masyarakat.
Ia menegaskan BMPS Kabupaten Bogor siap melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah daerah agar layanan pendidikan swasta semakin berkualitas dan merata.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
