Beranda Daerah Pemkot Bogor dan Pemprov Jabar Sinkronkan Layanan Publik, dari Kesehatan hingga Transportasi

Pemkot Bogor dan Pemprov Jabar Sinkronkan Layanan Publik, dari Kesehatan hingga Transportasi

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengikuti Rapat Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota di Balai Kota Depok, Gedung Dibaleka II, Jalan Margonda, Kota Depok, Rabu (7/10/2026). Foto: Pemkot Bogor.

Publikbicara.com – Penanganan pasien dalam kondisi darurat menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah dan rumah sakit didorong mengambil langkah bersama agar pasien darurat tetap memperoleh penanganan medis awal tanpa terhambat persoalan administratif.

Hal itu disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, seusai mengikuti rapat koordinasi yang berlangsung di Balai Kota Depok, Gedung Dibaleka II, Jalan Margonda, Kota Depok, Rabu (7/10/2026).

Dedie mengatakan, penanganan pasien darurat akibat kecelakaan maupun korban kejahatan membutuhkan perhatian dan kesepahaman antarpihak, terutama agar pertolongan medis dapat diberikan sesegera mungkin.

“Untuk pasien darurat akibat kecelakaan maupun korban kejahatan, kita sepakati ada langkah bersama antara pemerintah daerah dan rumah sakit. Dalam kondisi tertentu, pasien dimungkinkan mendapatkan penanganan kedaruratan terlebih dahulu,” kata Dedie dikutip dari laman resmi Pemkot Bogor.

Menurutnya, kondisi kegawatdaruratan harus menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan rumah sakit diperlukan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dapat segera memperoleh penanganan.

Selain membahas sektor kesehatan, rapat koordinasi tersebut turut mengagendakan sejumlah persoalan pelayanan publik, mulai dari pendidikan, perlindungan tenaga kerja melalui asuransi ketenagakerjaan, hingga pengawasan dan peningkatan kepatuhan pelaporan pajak penghasilan melalui Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

Pembahasan lintas daerah ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota. Dengan koordinasi tersebut, kebijakan di berbagai sektor diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

READ  Jaro Ade Tegaskan Komitmen Pemkab Bogor Perluas Perlindungan Pekerja Rentan

Agenda November dan Rencana BRT

Dalam kesempatan yang sama, Dedie juga menyampaikan sejumlah agenda yang direncanakan berlangsung di Kota Bogor pada November mendatang. Agenda tersebut di antaranya peresmian trase baru Jalan Saleh Danasasmita di kawasan Batutulis serta penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat.

Rangkaian agenda itu juga akan menjadi momentum pembahasan rencana program Bus Rapid Transit (BRT) Provinsi, yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas transportasi publik antardaerah.

“Bulan November nanti ada beberapa agenda di Kota Bogor, di antaranya peresmian jalan trase baru Saleh Danasasmita, Batutulis dan penutupan Porprov. Agenda tersebut juga akan dirangkai dengan rapat koordinasi untuk membahas rencana program BRT Provinsi,” ujar Dedie.

Ia menjelaskan, pengembangan BRT diharapkan dapat mendukung keterhubungan wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, hingga Kota Depok, serta kawasan lain yang masuk dalam rencana pengembangan jaringan transportasi publik Jawa Barat.

“Rencana BRT ini diharapkan dapat menghubungkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, sampai Depok, di samping wilayah lainnya. Karena itu, koordinasi antardaerah menjadi penting agar perencanaannya dapat berjalan terintegrasi,” katanya.

Menurut Dedie, keterpaduan perencanaan menjadi aspek penting dalam pengembangan transportasi lintas wilayah. Koordinasi diperlukan agar program yang dirancang pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dapat saling mendukung serta menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.

Pemkot Bogor, lanjutnya, akan terus terlibat dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah lainnya untuk menyelaraskan berbagai program lintas wilayah.

Upaya tersebut mencakup peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan tenaga kerja, kepatuhan perpajakan, hingga pengembangan transportasi publik yang terintegrasi di Jawa Barat.(Red).

Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow

Artikulli paraprakApresiasi Prestasi Asian Games 2026, PBSI Gelontorkan Rp4,85 Miliar untuk Atlet dan Tim Pendukung
Artikulli tjetërPersib Langsung ke Perempat Final League Cup 2026/2027