Publikbicara.com – Indonesia memperkuat kerja sama pengelolaan perbatasan dengan sejumlah negara tetangga untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Upaya tersebut dibahas dalam Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Pertemuan mengangkat tema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity”.
Forum tersebut diikuti perwakilan sembilan negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP mengatakan, pertemuan itu menjadi sarana memperkenalkan peran BNPP sekaligus mempererat komunikasi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Menurut Tito, BNPP dibentuk pada 2010 sebagai lembaga koordinasi yang mempertemukan kementerian dan lembaga dalam menangani berbagai persoalan perbatasan.
“Ini adalah BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Gedungnya memang kecil, karena badan ini baru dibentuk pemerintah pada 2010,” ujar Tito.
Ia menilai pengelolaan perbatasan memiliki posisi strategis bagi Indonesia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau. Salah satu perhatian pemerintah adalah penguatan pelayanan di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Tito menjelaskan, kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan administrasi negara. Wilayah tersebut juga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas masyarakat lintas negara, seperti perdagangan, kunjungan keluarga, hingga hubungan sosial dan budaya antarmasyarakat.
Karena itu, kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata dinilai perlu terus dikembangkan agar keberadaan perbatasan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia mencontohkan aktivitas masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia. Masyarakat Indonesia kerap melintasi perbatasan untuk berbelanja ke Kuching, sementara masyarakat dari Sarawak juga datang ke wilayah Kalimantan Barat untuk menikmati destinasi wisata, termasuk kawasan pantai di Sambas.
“Pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan agar mereka dapat berinteraksi dan memperoleh manfaat bersama, baik dalam perdagangan, budaya, maupun pariwisata,” katanya.
Selain aspek kesejahteraan, Tito menekankan pentingnya hubungan yang erat antara Indonesia dan negara-negara tetangga. Hubungan tersebut diperlukan untuk membangun koordinasi ketika muncul persoalan yang melibatkan kawasan perbatasan.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain pelintas batas ilegal, perdagangan manusia, peredaran narkoba, serta penyelundupan senjata api.
Menurut Tito, komunikasi antarpihak harus terus dibangun agar persoalan lintas batas dapat ditangani secara cepat dan bersama-sama.
“Saya adalah mitra Anda dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Jadi, jangan ragu untuk menghubungi atau menemui saya,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan diplomatik, di antaranya Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng, Duta Besar Malaysia Dato’ Muzafar Shah Mustafa, Duta Besar Timor-Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares, serta Duta Besar Papua Nugini Simon Namis.
Hadir pula Duta Besar Filipina Christopher Baltazar Montero, Duta Besar Vietnam Ta Van Thong, Counsellor of Australian Border Force to Indonesia Superintendent Ian Kelly, serta Counsellor (Political) sekaligus Head of Chancery Kedutaan Besar India di Indonesia Vikram Vardhan.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
