Publikbicara.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai perubahan ekosistem komunikasi publik menjadi tantangan serius bagi dunia jurnalistik. Menurutnya, arus informasi kini tidak lagi sepenuhnya berada di tangan media konvensional karena masyarakat dapat memperoleh dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform digital.
Hal itu disampaikan Farhan saat membuka Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat 2026 di Kota Bandung, Rabu (12/8/2026).
Konferprov PWI Jawa Barat berlangsung selama dua hari, 12 – 13 Agustus 2026. Forum lima tahunan tersebut menjadi agenda penting untuk menentukan kepemimpinan PWI Jawa Barat periode 2026-2031 sekaligus mengevaluasi arah organisasi menghadapi perubahan industri media.
Farhan mengatakan, perkembangan teknologi membuat produk komunikasi publik semakin beragam dan batas antara jurnalisme dengan bentuk komunikasi lainnya menjadi semakin tipis.
Kondisi itu, kata dia, menuntut wartawan untuk mempertahankan keunggulan utama profesi jurnalistik, yakni proses verifikasi, kompetensi, independensi, serta kepatuhan terhadap etika.
“Jurnalisme harus tetap memiliki nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Farhan dalam sambutannya.
Ia menilai profesi wartawan tidak cukup hanya bertahan dengan pola kerja lama. Rekonstruksi praktik jurnalistik diperlukan agar media tetap relevan ketika masyarakat semakin terbiasa mendapatkan informasi secara cepat melalui media sosial, kanal digital, influencer, hingga komunikasi langsung dari pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menyinggung tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menyebut hasil survei LSI menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat berada di atas 95 persen.
Bahkan, menurut Farhan, angka tersebut mencapai 100 persen di Kota Bandung, Cimahi, dan Bogor.
Namun, tingginya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah tidak berarti fungsi pers sebagai pengawas harus melemah.
Farhan justru menegaskan bahwa kritik tetap dibutuhkan dalam pemerintahan. Ia mengibaratkan kritik sebagai pisau bermata dua yang dapat terasa tidak nyaman, tetapi diperlukan untuk menunjukkan persoalan yang mungkin tidak terlihat oleh pemerintah.
Kritik juga, menurutnya, dapat dianalogikan seperti spion dan klakson pada kendaraan besar. Keduanya berfungsi membantu pengemudi mengetahui kondisi di sekitar kendaraan dan memastikan perjalanan tetap aman.
Karena itu, Farhan menegaskan dukungannya terhadap kebebasan pers dan menolak segala bentuk pembungkaman terhadap wartawan.
Pers, kata dia, harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, kemitraan antara pemerintah dan media tetap diperlukan untuk membangun komunikasi publik yang sehat. Namun, kemitraan tersebut tidak boleh menghilangkan sikap kritis pers.
Independensi, verifikasi, keberimbangan, dan kode etik jurnalistik harus tetap menjadi fondasi utama kerja wartawan.
Konferprov PWI Jawa Barat 2026 pun tidak hanya menjadi forum pemilihan ketua baru untuk periode 2026 – 2031. Forum tersebut menjadi momentum bagi organisasi kewartawanan itu untuk menentukan strategi menghadapi perubahan teknologi, pola konsumsi informasi, serta tantangan menjaga kepercayaan publik terhadap pers.
Kepemimpinan baru PWI Jawa Barat nantinya diharapkan mampu memperkuat profesionalisme wartawan sekaligus menjaga independensi organisasi di tengah perubahan besar ekosistem komunikasi publik.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
