Publukbicara.com – Polemik agraria di wilayah Cigombong dan Cijeruk terus menjadi perhatian publik. Namun di tengah perjuangan masyarakat memperjuangkan hak atas tanah, muncul kekhawatiran ketika substansi persoalan mulai bergeser ke dugaan ranah serangan personal dan narasi yang terjesan berpotensi memecah belah.
Perwakilan Forum Komunikasi Bumi Putra Bogor Barat (FKBB), Fery Firdaus menyayangkan pernyataan yang disampaikan salah satu peserta aksi saat demonstrasi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.
Dalam orasinya, koordinator aksi, Yusuf Bachtiar, melontarkan pernyataan yang menuding Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade melakukan intervensi terhadap para kepala desa.
Bagi Fery, persoalan agraria seharusnya tetap fokus pada pencarian solusi atas hak-hak masyarakat, bukan diarahkan menjadi ruang untuk menyerang pribadi pejabat tertentu tanpa dasar yang jelas.
“Kritik terhadap kebijakan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun ketika kritik berubah menjadi tuduhan personal yang belum terbukti, maka yang terjadi bukan lagi upaya mencari solusi, melainkan pembentukan opini yang berpotensi memperkeruh suasana,” kata perwakilan FKBB Bogor Barat, Fery Firdaua, Senin, (08/6/2026).
FKBB menilai narasi yang membandingkan Bupati dan Wakil Bupati dalam konteks konflik agraria juga berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah terdapat perpecahan di antara keduanya.
Padahal, masyarakat saat ini lebih membutuhkan kejelasan penyelesaian persoalan lahan dibandingkan konflik narasi di ruang publik.
Menurut FKBB, akar persoalan yang harus menjadi perhatian bersama adalah bagaimana nasib warga dan petani yang selama puluhan tahun hidup, bertani, dan membangun kehidupan di atas lahan yang kini menjadi objek sengketa.
Mereka membutuhkan kepastian hukum, perlindungan hak, serta solusi yang adil bagi semua pihak. “Jangan sampai perjuangan rakyat kecil justru tenggelam oleh pertarungan opini dan sentimen terhadap individu. Fokus utama harus tetap pada masyarakat yang menunggu kepastian atas tanah dan ruang hidup mereka,” tegasnya.
Fery Firdaus juga mengingatkan bahwa dalam konflik agraria yang kompleks, seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan, perlu mengedepankan dialog dan data, bukan asumsi maupun tudingan yang dapat memperuncing keadaan.
“Yang mereka tunggu adalah keberpihakan nyata, kepastian hak, dan solusi yang mampu menjaga masa depan keluarga mereka.” ungkap Fery.
Karena pada akhirnya, esensi dari penyelesaian konflik agraria bukan melindungi kepentingan kelompok tertentu, melainkan memastikan rakyat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
