Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan keterangan usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dok: BPMI Setpres.
Publikbicara.com – Presiden Prabowo Subianto mematangkan kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dalam rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyelesaikan seluruh instrumen regulasi agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai target.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Airlangga dikutip dari BPMI Setpres.
Selain implementasi DHE, pemerintah juga menyiapkan mekanisme ekspor sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menurut Airlangga, regulasi pendukung dari berbagai kementerian dan lembaga kini berada pada tahap finalisasi, termasuk aturan dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan.
Pemerintah juga langsung bergerak melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha guna memastikan dunia industri memahami arah kebijakan baru tersebut.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini, sehingga asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat pemerintah,” ujarnya.
Terkait keterlibatan PT Danantara Sumber Daya Indonesia dalam tata kelola ekspor, Airlangga meminta investor asing tidak khawatir terhadap perubahan mekanisme yang disiapkan pemerintah.
Ia memastikan kegiatan ekspor tetap dilakukan perusahaan-perusahaan yang selama ini telah beroperasi.
“Seluruh ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing,” katanya.
Pemerintah, lanjut Airlangga, akan melakukan pemantauan dan evaluasi sistem dalam tiga bulan pertama pelaksanaan kebijakan guna memastikan mekanisme berjalan optimal.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas langkah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan situasi geopolitik dunia yang belum stabil.
Salah satu langkah yang disiapkan ialah melanjutkan kebijakan work from home (WFH) selama dua bulan ke depan, disertai sejumlah paket insentif ekonomi untuk menjaga aktivitas konsumsi dan pergerakan sektor usaha pada kuartal kedua tahun ini.
“Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga.
Pemerintah menilai kebijakan DHE menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga stabilitas devisa, sekaligus memastikan arus ekspor tetap berjalan di tengah tekanan ekonomi global.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
