Publikbicara.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengambil peran strategis dalam mengawal pembangunan desa dan menyukseskan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Yandri saat menghadiri Dies Natalis BPD ke-27, Kamis (7/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Yandri menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa dan dari bawah guna mewujudkan pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
“BPD memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pembangunan desa,” kata Yandri.
Mantan Wakil Ketua MPR RI itu menilai keberhasilan pembangunan desa tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dengan jumlah desa mencapai 75.266 di seluruh Indonesia, diperlukan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk organisasi BPD.
Karena itu, Yandri mendorong Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) memperluas kolaborasi dengan berbagai lembaga.
Salah satu yang disorot adalah kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba yang mulai masuk ke wilayah pedesaan.
“PABPDSI harus terus berkibar dan berkolaborasi dengan lintas sektor untuk mempercepat pembangunan desa,” ujarnya.
Selain itu, Yandri juga meminta BPD ikut mengawal dua program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, kedua program tersebut memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Program prioritas itu ujungnya untuk kesejahteraan warga desa,” kata Yandri.
Dalam acara yang sama, Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, mengajak BPD mendukung program Desa Bersinar sebagai upaya memerangi penyalahgunaan narkotika di desa.
Ia menilai ancaman narkoba kini tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga mulai merambah kawasan pedesaan.
Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN), Nurjaeni, memaparkan lima peran utama BPD dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Peran tersebut meliputi pengawasan pelaksanaan layanan MBG, penguatan rantai pasok pangan lokal desa, pengelolaan limbah pangan secara berkelanjutan, pengembangan energi terbarukan untuk operasional dapur MBG, hingga edukasi masyarakat mengenai pentingnya gizi bagi pembangunan sumber daya manusia.
Menurut Nurjaeni, keterlibatan aktif BPD menjadi faktor penting agar program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi desa melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, UMKM, dan koperasi desa.
Kegiatan itu turut dihadiri pejabat Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Ketua Umum PABPDSI Fery Radiansyah, perwakilan ABPEDNAS, serta anggota BPD dari berbagai daerah.
Mendes Yandri hadir didampingi Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik, Inspektur Jenderal Masyhudi dan Staf Ahli Menteri Sugito.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
