Publikbicara.com – Sebanyak delapan pemerintah daerah di Sumatera Utara menyatakan komitmen menyalurkan bantuan kepada wilayah terdampak bencana di Aceh melalui skema hibah antar daerah.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mendorong daerah tidak terdampak untuk ikut berkontribusi dalam pemulihan wilayah terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, kebijakan tersebut diambil berdasarkan kondisi nyata di lapangan, di mana sejumlah daerah di Aceh masih menghadapi kesulitan dalam proses rehabilitasi pascabencana.
“Sumut kami dorong untuk membantu Aceh. Akhirnya ada delapan daerah yang sudah menyatakan komitmen,” kata Tito dalam Musrenbang Sumut 2027 di Medan, Rabu (22/4/2026).
Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mencatat, komitmen bantuan tersebut bervariasi, mulai dari Rp25 miliar hingga Rp50 miliar per daerah.
Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang masing-masing mengusulkan bantuan Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Sementara Kabupaten Simalungun dan Asahan mengalokasikan Rp30 miliar untuk Aceh Utara dan Bireuen.
Empat daerah lainnya, yakni Serdang Bedagai, Labuhanbatu Selatan, Kota Pematangsiantar, dan Labuhanbatu, masing-masing mengusulkan Rp25 miliar untuk wilayah Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.
Tito menilai, nilai bantuan tersebut cukup signifikan untuk mempercepat pemulihan, terutama dalam pembangunan hunian tetap serta mengembalikan fungsi pemerintahan daerah yang belum sepenuhnya pulih.
“Rp25 miliar di sana sangat berarti. Bisa untuk pengadaan lahan, pembangunan rumah, hingga mendukung operasional pemerintahan,” ujarnya.
Pemerintah pusat, lanjut Tito, akan mengawal ketat mekanisme hibah tersebut melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah agar penyalurannya tepat sasaran dan sesuai aturan.
Saat ini, penanganan bencana di Aceh telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi. Sejumlah layanan dasar dan infrastruktur mulai berfungsi kembali, meski masih bersifat sementara.
“Secara fungsional sebagian besar sudah normal. Jalan dan jembatan memang belum sempurna, tetapi sudah bisa digunakan, terutama untuk distribusi logistik,” kata Tito.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
