Dua Tahun Berturut-turut Raih WTP, Pemkab Bogor Perkuat Tata Kelola Keuangan

Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut diterima langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu (10/6/2026).

Capaian tersebut menjadi kali kedua secara berturut-turut Pemkab Bogor memperoleh opini WTP pada masa kepemimpinan Rudy Susmanto dan Jaro Ade. Sebelumnya, Pemkab Bogor juga berhasil meraih opini serupa atas LKPD Tahun Anggaran 2024.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, raihan WTP merupakan hasil kerja seluruh perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Namun, menurutnya, predikat tersebut bukan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun pencapaian ini harus menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor,” kata Rudy.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rudy juga meminta seluruh aparatur pemerintah daerah meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam mengelola anggaran. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus berjalan seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, Pemkab Bogor berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan.

Raihan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dinilai memperkuat komitmen Pemkab Bogor dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah daerah juga optimistis capaian tersebut dapat menjadi modal untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bogor. (Red).