Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta.Foto: BPMI Setpres.
Publikbicara.com – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan hasil penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam pertemuan di Istana Merdeka, Kamis (16/4/2026).
Laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden dalam rapat sebelumnya yang menekankan pentingnya penertiban izin tambang, khususnya yang berada di kawasan hutan.
Usai pertemuan, Bahlil menyampaikan bahwa evaluasi telah dilakukan terhadap sejumlah IUP yang tersebar di berbagai kategori kawasan, mulai dari hutan lindung hingga kawasan konservasi.
“Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, ada kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang di dalam kawasan hutan, tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, karena saya dikasih waktu satu minggu. Satu minggu berarti sudah satu minggu, minggu kemarin dan minggu ini,” ujar Bahlil dikutip dari BPMI Setpres.
Ia menegaskan, proses evaluasi tersebut telah rampung dalam tenggat satu minggu sebagaimana arahan Presiden.
Berdasarkan hasil evaluasi itu, pemerintah kini bersiap mengambil langkah lanjutan berupa eksekusi kebijakan terhadap izin-izin yang dinilai bermasalah.
“Saya sudah mendapatkan arahan teknis untuk segera melakukan eksekusi lebih lanjut,” katanya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan sekaligus memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.
Selain itu, penataan IUP di kawasan hutan juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Pemerintah menegaskan, pengelolaan sumber daya alam ke depan harus dilakukan secara lebih disiplin, berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
