Publikbicara.com – Jakarta, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak menambah staf khusus (stafsus) di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di seluruh kementerian dan lembaga.
Ia menilai, penambahan stafsus baru dapat memicu persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Mohon dengan segala kerendahan hati, pemerintah bisa setidaknya mengerem stafsus-stafsus yang ada,” ujar Said di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (12/2/2025).
Said menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus dijalankan secara konsisten dan menyeluruh, termasuk dalam hal perekrutan stafsus.
Ia berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat mempertahankan citra yang baik di mata masyarakat.
“Supaya di publik juga elok,” katanya singkat.
Sebagai bentuk transparansi, Said juga berjanji bahwa DPR, khususnya Banggar, akan terbuka terhadap masukan masyarakat terkait efisiensi anggaran.
Ia bahkan membuka pintu aduan bagi pihak-pihak yang merasa terdampak oleh kebijakan tersebut.
“Baik DPR maupun pemerintah akan menjadi pendengar yang baik. Kalau memang ada yang terdampak, seperti Komisi Yudisial (KY) yang tidak bisa merekrut pegawai atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kesulitan akibat efisiensi, kami sangat peduli dan akan mengawal persoalan ini,” tegasnya.
Seperti diketahui, kebijakan efisiensi anggaran sempat menuai protes dari sejumlah pegawai LPSK, RRI, dan TVRI yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pemangkasan biaya operasional.
Pelantikan Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan Tuai Kritik
Pernyataan Said Abdullah muncul di tengah polemik pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin.
Deddy dilantik dengan alasan memiliki keahlian di bidang komunikasi publik, namun kebijakan ini menuai kritik karena dilakukan di saat pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kolonel Inf Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menyebut bahwa keberadaan Deddy Corbuzier bertujuan untuk membantu penyebaran informasi terkait pertahanan nasional.
“Saat ini engagement di media sosial sangat penting. Harapannya, Deddy dapat membantu sosialisasi kebijakan Kemhan serta mengedukasi masyarakat hingga ke level bawah,” ujar Frega.
Meski demikian, kontroversi pengangkatan stafsus di tengah efisiensi anggaran tetap menjadi sorotan publik.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara kebijakan efisiensi dengan kebutuhan komunikasi strategis di berbagai kementerian dan lembaga.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
