Publikbicara.com – Pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat. Kinerja pemerintah daerah (Pemda) turut menentukan capaian ekonomi Indonesia melalui optimalisasi belanja, peningkatan investasi, penguatan daya beli masyarakat hingga pengembangan produk unggulan.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberikan arahan dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku bertajuk “Daerah Kuat Indonesia Berdaulat” di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Tito mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari kinerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah. Karena itu, kepala daerah perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing.
“Upaya [mendorong pertumbuhan] nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Tito, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju. Kekayaan sumber daya alam, jumlah tenaga kerja produktif, luas wilayah serta posisi geografis strategis menjadi potensi yang harus dikelola secara optimal.
Ia pun meminta kepala daerah memahami empat komponen utama pembentuk pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor neto atau selisih antara nilai ekspor dan impor.
Keempat komponen tersebut, kata dia, dapat menjadi landasan bagi Pemda dalam menyusun kebijakan sekaligus mengevaluasi perkembangan ekonomi di daerahnya.
Pada sektor konsumsi rumah tangga, Tito menyoroti daya beli masyarakat sebagai indikator penting kondisi perekonomian. Tingginya konsumsi menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan konsumsi yang melemah dapat mengindikasikan persoalan pengangguran, kemiskinan hingga menurunnya daya beli.
Untuk memperkuat perputaran ekonomi, ia meminta Pemda mengoptimalkan belanja pemerintah agar memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan belanja daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan juga dari manfaat yang dihasilkan bagi perekonomian wilayah.
Selain belanja pemerintah, penciptaan iklim investasi yang kondusif juga menjadi perhatian. Tito meminta kepala daerah mempermudah proses perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberantas praktik pungutan liar yang berpotensi menghambat masuknya investor.
Ia menilai investasi memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena dapat membuka lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari UMKM, perdagangan, perhotelan hingga pariwisata.
Di sisi lain, Tito mendorong Pemda mengembangkan produk unggulan melalui hilirisasi agar menghasilkan nilai tambah dan mampu menembus pasar ekspor.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pengembangan produk kelapa di Maluku Utara melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Menurutnya, pengolahan komoditas unggulan menjadi produk bernilai tambah dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi daerah.
“Harus punya kreativitas seperti itu, dan di daerah lain juga seperti itu kita minta setiap dari produk, upayakan produk ini memiliki nilai tambah dan bisa diekspor,” jelasnya.
Dalam forum tersebut turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, perwakilan pemerintah daerah se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow












