Publikbicara.com – Perkembangan teknologi digital dan derasnya arus informasi di media sosial menjadi tantangan serius bagi dunia jurnalistik. Wartawan dituntut tidak hanya memiliki kemampuan menulis berita, tetapi juga menguasai perkembangan teknologi serta menjaga akurasi informasi di tengah maraknya hoaks dan disinformasi.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, mengingatkan bahwa wartawan yang tidak meningkatkan kompetensi dan enggan beradaptasi dengan perubahan teknologi berisiko tertinggal dari perkembangan zaman.
Peringatan tersebut disampaikan Akhmad Munir saat menerima kunjungan kerja 21 delegasi pengurus PWI Kalimantan Selatan (Kalsel), dipimpin Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie bersama Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Irwansyah, di Kantor PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Munir, kemampuan jurnalistik saat ini harus diikuti pemahaman terhadap ekosistem digital, termasuk algoritma media sosial. Sebab, persaingan informasi tidak lagi hanya berlangsung antarmedia, tetapi juga berhadapan dengan beragam konten yang beredar tanpa melalui proses verifikasi jurnalistik.
“Kalau tidak mau meningkatkan kompetensi seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, maka wartawan akan digilas zaman,” ujar pria yang akrab disapa Cak Munir tersebut.
Ia menilai, derasnya informasi yang beredar di ruang publik dapat menjadi persoalan ketika masyarakat tidak mampu membedakan fakta dan informasi menyesatkan. Dalam kondisi tersebut, produk jurnalistik yang akurat dan terverifikasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga kualitas informasi publik.
Munir mengibaratkan informasi yang berlebihan tanpa penyaringan layaknya obat yang dapat berubah menjadi racun apabila dikonsumsi secara berlebihan.
Karena itu, ia meminta wartawan tetap menjaga profesionalisme, integritas moral, serta identitas profesi dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Hal itu hanya bisa dilakukan melalui kerja profesional wartawan. Berita hasil kerja wartawan menjadi oksigen dan energi bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sehat. Karena itu, pastikan jati diri wartawan, pelihara profesionalisme, serta jaga integritas moral dan marwah organisasi,” tegasnya.
Pers dan Pemerintah Harus Bersinergi
Selain persoalan kompetensi, Munir turut menyoroti pentingnya perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya. Menurut dia, negara harus hadir menjamin kebebasan dan keselamatan insan pers agar dapat bekerja secara profesional tanpa intimidasi maupun ancaman.
Ia juga menegaskan bahwa pers bukanlah pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya, pers memiliki posisi strategis dalam menjaga demokrasi sekaligus mendukung pembangunan nasional dan daerah melalui fungsi jurnalistiknya.
“PWI lahir sebagai wartawan pejuang. Nilai historis dan kejuangan ini masih sangat relevan untuk terus berkontribusi memajukan bangsa dan negara,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Munir didampingi sejumlah pengurus PWI Pusat, di antaranya Ketua Bidang Pembinaan Daerah Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu, Wakil Sekjen Kadirah, serta Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan Jufri Alkatiri.
PWI Kalsel Dukung HPN 2027
Sementara itu, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie menyampaikan apresiasi terhadap kinerja PWI Pusat, khususnya dalam menjaga tradisi penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) secara bergilir di berbagai daerah.
Zainal menyatakan jajaran PWI Kalimantan Selatan mendukung pelaksanaan HPN 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 12 April 2027 di Lampung. Rangkaian kegiatan tersebut juga akan diisi Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) pada 5-11 April 2027.
Namun, dalam kunjungan tersebut, Zainal juga membawa persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian organisasi di tingkat pusat, yakni maraknya penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan oleh pihak atau kelompok di luar konstituen Dewan Pers yang mengatasnamakan organisasi wartawan.
Ia berharap persoalan tersebut dapat dibahas lebih lanjut oleh PWI Pusat bersama pimpinan Dewan Pers agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan wartawan, khususnya di daerah.
“Kami selaku pengurus dan perpanjangan tangan PWI Pusat di daerah merasa sangat terganggu dengan hal ini. Kami berharap Ketua Umum PWI Pusat dapat mendiskusikan dan menindaklanjuti persoalan ini bersama pimpinan Dewan Pers,” pungkasnya.
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Munir menegaskan PWI akan terus membangun kolaborasi dengan pemerintah, Dewan Pers, konstituen organisasi pers, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Menurutnya, upaya membangun ekosistem pers yang sehat tidak dapat dilakukan oleh organisasi wartawan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“PWI tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bersinergi dengan semua stakeholder. Bersama-sama kita rawat demokrasi, kita lawan hoaks, dan kita majukan bangsa,” tutup Munir.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
