Publikbicara.com – Polri kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025.
Opini tersebut menjadi WTP ke-13 yang diterima Polri dari BPK RI. Hasil pemeriksaan itu diserahkan dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025 yang dirangkaikan dengan Grand Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Semester II Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo hadir mewakili pimpinan Polri dalam kegiatan tersebut. Ia didampingi sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri. Sementara dari BPK RI hadir Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana beserta jajaran.
Dalam sambutan Kapolri yang disampaikan Wakapolri, pemeriksaan BPK disebut sebagai bagian dari pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara.
Menurut Polri, hasil pemeriksaan tersebut tidak hanya menjadi evaluasi terhadap pengelolaan anggaran, tetapi juga menjadi dasar untuk melakukan perbaikan tata kelola dan menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Polri menyatakan akan mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan juga disebut akan dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana mengapresiasi penyampaian laporan keuangan Polri yang dilakukan tepat waktu. Ketepatan waktu tersebut dinilai mendukung kelancaran pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
BPK RI juga menyoroti peran Polri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, antara lain melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan publik.
Setelah proses pemeriksaan selesai, BPK RI menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025 kepada Wakapolri. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Polri kembali memperoleh opini WTP.
Selain LHP, BPK RI dalam kegiatan tersebut turut menyerahkan surat tugas pemeriksaan kinerja terperinci dan pemeriksaan kepatuhan Semester II Tahun 2026 kepada Polri.
Perolehan WTP ke-13 menjadi catatan dalam pengelolaan keuangan Polri sekaligus menjadi bagian dari upaya institusi tersebut memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Polri menyatakan pengelolaan anggaran akan terus diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum hingga perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
