Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat sistem komunikasi kedinasan di tengah meningkatnya ancaman keamanan siber. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Tahun 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor di Hotel Rizen Premiere, Kamis (20/8/2026).
Rakor tersebut diikuti jajaran perangkat daerah dan kecamatan dengan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan transformasi teknologi telah memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kemajuan tersebut juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya risiko terhadap keamanan informasi dan komunikasi.
“Keberadaan jaring komunikasi sandi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya komunikasi pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya,” ujar Bambang.
Menurutnya, penguatan jaring komunikasi sandi tidak cukup hanya dilakukan secara teknis. Kesamaan pemahaman dan koordinasi antarperangkat daerah hingga kecamatan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan informasi pemerintahan.
Karena itu, melalui rakor tersebut Pemkab Bogor mendorong agar setiap peserta memahami pelaksanaan jaring komunikasi sandi serta mampu menerapkannya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Bambang berharap hasil pembahasan tidak berhenti di ruang rapat, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret di lingkungan perangkat daerah dan kecamatan.
Ia juga mengapresiasi BSSN yang turut memberikan wawasan mengenai persandian dan keamanan informasi. Pengetahuan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan aparatur menghadapi berbagai bentuk ancaman siber.
“Dengan semakin kuatnya koordinasi dan kesadaran keamanan, kami berharap tata kelola komunikasi pemerintahan semakin aman, efektif, dan terpercaya,” katanya.
Empat Aspek Jadi Perhatian
Dalam kesempatan yang sama, Sandiman Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Sri Boentaran, memaparkan materi bertajuk Membangun Sistem Komunikasi Sandi yang Tangguh di Era Ancaman Siber.
Sri menekankan bahwa transformasi digital pemerintahan harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem keamanan. Menurutnya, kemudahan pertukaran informasi melalui teknologi tidak boleh mengabaikan aspek perlindungan terhadap data dan komunikasi kedinasan.
Ada empat hal yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan digital, yakni perkembangan pemerintah digital, tren keamanan siber, pentingnya pengamanan komunikasi, serta urgensi Pusat Komunikasi dan Hubungan Sandi (PKHS).
“Komunikasi pemerintahan harus diamankan. Jangan sampai kemudahan teknologi justru membuka ruang terhadap berbagai ancaman keamanan informasi,” tegas Sri.
Ia menjelaskan, keberadaan sistem komunikasi sandi yang kuat dibutuhkan untuk menjaga pertukaran informasi kedinasan, terutama informasi yang bersifat penting dan strategis.
Penguatan PKHS sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.
Rakor tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Bogor membangun kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintahan, sekaligus memastikan transformasi digital berjalan dengan dukungan sistem komunikasi yang lebih terlindungi.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
