Publikbicara.com – Kebiasaan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun ternyata tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang ditempatinya.
Masyarakat diminta tidak menyamakan bukti pembayaran pajak dengan bukti kepemilikan hak atas tanah. Sebab, keduanya memiliki kedudukan dan fungsi berbeda dalam administrasi pertanahan.
Peringatan tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Heri Mulianto, menyusul masih adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa pembayaran PBB cukup untuk membuktikan kepemilikan tanah.
“Pembayaran PBB menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi kewajiban perpajakannya atas objek pajak tersebut. Namun, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan perlu dipahami masyarakat,” kata Heri dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, kepastian hukum kepemilikan tanah harus didukung alat bukti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ini, sertipikat tanah menjadi alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sepanjang sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah.
Meski demikian, dokumen perpajakan seperti PBB tetap memiliki kegunaan dalam proses administrasi pertanahan tertentu. Dokumen tersebut dapat menjadi salah satu persyaratan pendukung, tetapi tidak bisa menggantikan alat bukti hak atas tanah.
Karena itu, masyarakat yang selama ini hanya mengandalkan bukti pembayaran PBB diminta mulai memastikan status hukum tanah yang dikuasainya.
“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memastikan kewajiban PBB terpenuhi, tetapi juga memperhatikan legalitas tanah yang dimiliki. Pastikan tanah telah terdaftar dan memiliki bukti hak yang sesuai. Dengan begitu, masyarakat memiliki kepastian hukum yang lebih baik atas tanahnya,” ujar Heri.
Bagi masyarakat yang bidang tanahnya belum bersertipikat, proses pendaftaran dapat diajukan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah.
Pemohon juga perlu menyiapkan dokumen dasar penguasaan atau perolehan tanah serta memastikan seluruh dokumen tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dengan demikian, pembayaran PBB tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi legalitas kepemilikan tanah tidak boleh diabaikan. Kepastian hak atas tanah memerlukan bukti hukum yang tepat, bukan semata-mata riwayat pembayaran pajak.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow













