Kabagrenmin Korlantas Polri Kombes Pol. Budi Santoso dalam sambutannya Rapat Sinkronisasi Data Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) BMN Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (12-13 Agustus 2026). Foto: Humas Polri.
Publikbicara.com – Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Korlantas Polri terus diperkuat. Salah satunya melalui sinkronisasi data untuk memastikan setiap aset tercatat secara akurat, tertib, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan Korlantas Polri melalui Rapat Sinkronisasi Data Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) BMN Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (12-13 Agustus 2026).
Kegiatan itu melibatkan operator internal Korlantas Polri, jajaran Pusdik di lingkungan Korlantas, serta operator BMN dari seluruh Polda jajaran.
Kabagrenmin Korlantas Polri Kombes Pol. Budi Santoso saat membuka kegiatan menegaskan bahwa pengelolaan BMN tidak sebatas persoalan pencatatan aset, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Menurutnya, penggunaan aplikasi SAKTI menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan pengelolaan keuangan negara dengan administrasi BMN.
Karena itu, sinkronisasi diperlukan agar data aset yang dikelola satuan kerja Korlantas hingga jajaran kewilayahan memiliki kesesuaian dan tingkat akurasi yang sama.
“Pengelolaan barang milik negara (BMN) merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar Budi, Rabu (12/8/2026).
Ia mengatakan, aktivitas operasional harus berjalan beriringan dengan administrasi. Setiap barang yang direncanakan, direalisasikan, maupun digunakan untuk mendukung tugas kepolisian harus tercatat dengan baik.
“Sinkronisasi ini tujuannya menyelaraskan apa yang sudah dilaksanakan dengan tertib administrasi, sehingga nanti bisa menjadi kontrol penguatan untuk tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Budi menambahkan, hasil sinkronisasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam proses perencanaan dan pengadaan sekaligus menjadi dasar untuk melakukan penertiban administrasi BMN.
“Kami upayakan sinkronisasi ini bisa menyeluruh sehingga hasil kegiatan ini bisa menjadi bahan kita untuk proses perencanaan dan pengadaan dan juga penertiban administrasi di Korlantas dan jajarannya ke depan,” ujarnya.
Memasuki hari kedua, pembahasan diarahkan pada pencocokan data BMN, terutama aset kendaraan dan pencatatannya dalam sistem SIMAK BMN.
Kasubag Logistik Bagrenmin Korlantas Polri AKBP Roberto Aprianto Uda mengatakan, tahap tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan tidak terjadi perbedaan pencatatan antara pengelolaan aset di tingkat pusat dengan jajaran kewilayahan.
Dalam forum tersebut, operator dari sejumlah Polda turut menyampaikan masukan mengenai proses pencocokan hingga transfer data BMN di wilayah masing-masing.
Masukan dari operator kewilayahan dinilai penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan operator di tingkat pusat.
“Harapannya ke depan tidak terjadi lagi miskomunikasi antara operator pusat dan wilayah. Sehingga proses transfer data bisa berjalan lebih lancar,” kata Roberto.
Melalui sinkronisasi tersebut, Korlantas Polri menargetkan pengelolaan BMN semakin terintegrasi, mulai dari proses pencatatan, pemanfaatan hingga perencanaan kebutuhan aset.
Upaya itu sekaligus diarahkan untuk memastikan administrasi BMN mampu mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
