Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani.
Publikbicara.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah dan dunia usaha mempercepat pembenahan persoalan struktural di sektor riil untuk menjaga investasi sekaligus mencegah tekanan terhadap lapangan kerja.
Dorongan tersebut mengemuka di tengah kondisi ekonomi global yang semakin terfragmentasi, perubahan kebijakan perdagangan, gangguan rantai pasok, serta volatilitas harga energi dan komoditas.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, dunia usaha masih berhadapan dengan sejumlah persoalan yang meningkatkan biaya menjalankan bisnis. Persoalan itu antara lain tingginya biaya produksi, keterbatasan bahan baku, mahalnya logistik dan energi, serta regulasi dan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya efisien.
Menurut Shinta, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui kebijakan di tingkat hilir. Perbaikan harus dilakukan sejak sumber persoalan agar tidak berdampak lebih jauh terhadap investasi dan keberlangsungan tenaga kerja.
“Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya,” kata Shinta dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO XXXV 2026 di Makassar, Rabu (12/8).
APINDO menilai, penguatan sektor riil menjadi salah satu kunci untuk mempertahankan daya saing dunia usaha di tengah perubahan ekonomi global. Kepastian regulasi, efisiensi biaya, ketersediaan bahan baku, hingga dukungan infrastruktur menjadi faktor penting bagi keputusan investasi.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi kuat. Stabilitas inflasi, optimisme sektor manufaktur, pertumbuhan kredit, investasi, dan perkembangan ekonomi digital menjadi sejumlah faktor pendukung.
Pemerintah juga terus mendorong perbaikan iklim investasi melalui deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha.
Di sektor pangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai bagian dari fondasi kedaulatan ekonomi nasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui reformasi regulasi, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta pembangunan ekosistem desa yang terhubung dengan pembiayaan, hilirisasi, dan infrastruktur.
Sementara itu, APINDO telah membentuk Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha untuk memetakan dan mengawal berbagai persoalan yang dinilai menghambat aktivitas dunia usaha.
Lebih dari 14 isu prioritas saat ini menjadi perhatian task force tersebut. Di antaranya menyangkut pasokan bahan baku, harga gas, logistik, tata ruang, RKAB mineral dan batu bara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah dan Extended Producer Responsibility (EPR), ekspor komoditas, sektor pariwisata, hingga penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan.
Melalui langkah tersebut, APINDO berharap hambatan yang terjadi di lapangan dapat diselesaikan secara lebih terukur sehingga dunia usaha memiliki kepastian dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.
Pembenahan dari sisi hulu dinilai menjadi semakin penting karena persoalan biaya dan regulasi yang tidak segera diselesaikan berpotensi menekan investasi, mengurangi ekspansi usaha, dan pada akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
