Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara. Foto: bogor24jam.
Publikbicara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor meminta Pemerintah Kabupaten Bogor segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Evaluasi dinilai penting menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala yang dirasakan masyarakat selama proses pendaftaran berlangsung.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan pelaksanaan SPMB harus mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan, bukan justru menimbulkan hambatan.
Menurutnya, seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru harus dijalankan secara transparan, akuntabel, serta terbebas dari praktik intervensi maupun pungutan liar.
“Sistem ini dibuat oleh pemerintah. Kita juga melihat adanya imbauan dari KPK agar tidak ada intervensi ataupun pungutan dalam proses penerimaan siswa. Karena itu, kita ingin pelaksanaan SPMB ini berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Sastra dikutip dari bogor24jam, Selasa (7/7/2026).
Ia menilai berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan SPMB harus dijadikan bahan evaluasi agar kebijakan serupa pada tahun mendatang dapat berjalan lebih efektif.
“Kita menunggu hasil evaluasi dan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem SPMB ke depan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujarnya.
Sorotan serupa disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarmo. Menurutnya, tantangan terbesar dalam pelaksanaan SPMB tahun ini berada pada aspek sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendaftaran berbasis daring.
Ia menyebut masih banyak orang tua maupun wali murid yang mengalami kebingungan terkait regulasi, alur pendaftaran, hingga proses teknis pengajuan secara online.
“Setiap pelaksanaan SPMB tentu memiliki tantangan. Meski kami belum menerima laporan tertulis dari masyarakat, masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi agar pelaksanaannya semakin optimal,” kata Wasto.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Di sisi lain, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan selama proses SPMB juga tercermin dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Sebanyak 1.240 orang tua dan wali murid tercatat memanfaatkan layanan help desk yang disediakan Disdik selama masa pendaftaran.
Layanan tersebut dibuka untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala, mulai dari aktivasi akun, verifikasi data, hingga proses pengunggahan dokumen persyaratan.
DPRD Kabupaten Bogor berharap hasil evaluasi SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, proses penerimaan peserta didik baru diharapkan semakin mudah diakses, transparan, memberikan kepastian layanan, serta mampu mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
