Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah resmi meluncurkan inovasi bertajuk “SERUAN PBJ” atau Selasa Rutin Bulanan sebagai upaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.
Program berbasis digital dan hybrid meeting tersebut dihadirkan atas arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, guna mentransformasi pola pembinaan pengadaan yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi lebih kolaboratif, fleksibel, dan berkelanjutan.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor, Arie Fikriansyah mengatakan, perkembangan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang terus berubah menuntut seluruh perangkat daerah mampu beradaptasi dengan cepat, terutama dalam penerapan digitalisasi pengadaan seperti e-katalog dan e-purchasing dari LKPP.
Menurutnya, selama ini penyampaian informasi kebijakan PBJ masih dilakukan secara insidental sehingga memunculkan perbedaan pemahaman antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dalam penyusunan spesifikasi teknis maupun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
“Inovasi ini menjadi bentuk transformasi pembinaan PBJ dari pola konvensional dan terbatas menjadi sistem pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi informasi yang dapat diakses secara luas oleh seluruh perangkat daerah,” ujar Arie.
Melalui SERUAN PBJ, UKPBJ Kabupaten Bogor memanfaatkan berbagai platform digital seperti Zoom Meeting untuk forum hybrid, YouTube Channel sebagai media dokumentasi dan siaran ulang, serta Bank Materi Digital berbasis Google Drive yang memungkinkan aparatur mengakses materi dan regulasi kapan saja.
Forum tersebut juga dirancang lebih interaktif dengan materi yang dikurasi sesuai kebutuhan aktual perangkat daerah. Setiap pertemuan bulanan akan diisi pemaparan kebijakan terbaru, diskusi kelompok, hingga konsultasi langsung terkait persoalan teknis pengadaan yang dihadapi OPD.
Dalam pelaksanaannya, UKPBJ menerapkan tahapan kerja sistematis mulai dari identifikasi isu strategis, penyusunan jadwal tahunan, penentuan tema spesifik, koordinasi dengan narasumber ahli, hingga monitoring dan evaluasi berkala.
Arie menegaskan, inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bogor.
“Program ini diharapkan mampu meminimalisasi risiko kesalahan administratif serta mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku,” pungkasnya.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
