Publikbicara.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tetap berada dalam satu garis kebijakan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penataan aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Bogor.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudy menyusul berkembangnya persepsi publik mengenai sikap Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap kebijakan penutupan sementara aktivitas tambang di wilayah barat Bogor yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Rudy menegaskan, tidak ada niat sedikit pun dari dirinya maupun Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menentang kebijakan pemerintah provinsi.
Ia meminta masyarakat memahami pernyataannya secara utuh dan tidak dipotong sebagian.
“Tidak ada niat melawan gubernur ataupun pihak mana pun. Kami tetap menjunjung sinergi dan mengikuti aturan yang berlaku,” ujar Rudy, Jumat (8/5/2026).
Dalam dialog bersama masyarakat di kawasan Pemerintah Kabupaten Bogor, Rudy hadir bersama Wakil Bupati Bogor dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor guna menyerap aspirasi warga sekaligus menjaga situasi tetap kondusif di tengah polemik aktivitas pertambangan.
Ia mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara damai tanpa tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak.
Menurut Rudy, sektor pertambangan selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Namun demikian, seluruh aktivitas usaha tetap wajib mematuhi regulasi dan memperhatikan dampak lingkungan.
Pemkab Bogor, lanjut Rudy, mendukung aktivitas pertambangan yang memiliki izin resmi dan beroperasi sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, aktivitas tambang ilegal harus ditertibkan demi menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Kami mendukung usaha yang memiliki izin resmi. Tetapi aktivitas yang tidak berizin tentu harus ditertibkan sesuai aturan,” tegasnya.
Selain penataan aktivitas tambang, Pemerintah Kabupaten Bogor juga terus mempercepat rencana pembangunan jalur khusus angkutan tambang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak lalu lintas kendaraan tambang terhadap masyarakat pengguna jalan.
Rudy menyebut keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Saat ini proses pembangunan jalur khusus tambang masih berada pada tahapan persiapan, termasuk pembebasan lahan.
Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga stabilitas daerah dan mengedepankan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat, kepastian hukum, serta keberlanjutan lingkungan.
“Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus bersinergi dan patuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat demi kepentingan masyarakat luas,” jelas dia.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
