Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten Bogor mempercepat penanganan sampah melalui pendekatan kolaboratif hingga tingkat desa dengan dukungan bantuan keuangan sebagai penguat implementasi di lapangan.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, hingga masyarakat di tingkat lingkungan.
“Penanganan sampah harus dilakukan secara kolaboratif dari hulu ke hilir, dengan melibatkan peran aktif masyarakat,” ujar Rudy dalam Rapat Bantuan Keuangan Akselerasi Pengelolaan Sampah, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, langkah tersebut mencakup pengurangan sampah dari sumber, edukasi masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung di tingkat desa dan rukun warga.
Sebagai bagian dari strategi, pemerintah daerah mengarahkan pemanfaatan bantuan keuangan desa secara proporsional, termasuk untuk program pengelolaan sampah dan penguatan Kampung Ramah Lingkungan (KRL).
Program KRL akan dikembangkan berbasis kewilayahan strategis dan diperkuat melalui kompetisi antar RT/RW guna mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Selain itu, Pemkab Bogor juga membuka peluang penataan dan legalisasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal dengan kriteria tertentu. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih tertib dan terintegrasi.
Pemerintah menargetkan dukungan bantuan keuangan akselerasi mulai disalurkan pada Juni 2026, sebagai langkah konkret mempercepat implementasi program di tingkat desa.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Bogor berharap sistem pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan dampak langsung terhadap kebersihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
