Publikbicara.com – Dikabarkan bahwa Bima Arya Sugiarto, resmi mengundurkan diri dari kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat tahun 2024 nanti.
Hal itu diungkapkan Bima Arya, setelah Koalisi Indonesia Maju (KIM), mengusung Dedi Mulyadi sebagai Calon Gubernur Jawa Barat.
Dilansir dari berbagai sumber, mantan Wali Kota Bogor dua periode sekaligus Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menjelaskan.
Partai nya, Partai Amanat Nasional merupakan bagian dari KIM.
Alasan itulah yang membuat Bima Arya akan patuh terhadap keputusan partai.
Selain itu, Bima Arya pun dikabarkan siap mengikuti keputusan partai dengan mendukung mantan Bupati Purwakarta dua periode, Dedi Mulyadi, untuk berkontestasi pada gelaran Pilkada Jawa Barat.
“Ketua Umum menyampaikan keputusan dari Partai Amanat Nasional sebagai anggota dari Koalisi Indonesia Maju yang mendukung penuh untuk pencalonan Kang Dedi Mulyadi sebagai Calon Gubernur Jawa Barat,” kata Bima Arya, beberapa hari lalu. Kamis, (08/08/2024).
“Tentu sejak awal saya sudah sampaikan bahwa apabila partai memerintahkan bergerak saya bergerak, kalau maju saya maju, kalau ke kanan saya ke kanan.” terangnya.
“Tapi kalau partai meminta tidak melanjutkan, saya sami’na wa ato’na dengar taati dan ikuti keputusan dari pimpinan partai,” tambahnya.
Selain itu Bima Arya juga sedikit membocorkan soal siapa yang akan mendampingi Calom Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Pilkada mendatang.
Dirinya, Bima Arya menyebut bahwa Dedi Mulyadi akan berpasangan dengan kader Partai Golkar.
“Saat ini berdasarkan informasi Kang Dedi akan berpasangan dengan kader dari Partai Golkar,” sebutnya.
Sebelumnya Bima Arya digadang-gadang akan meramaikan bursa Pilgub Jawa Barat 2024.
Lantaran Bima Arya telah melalukan safari politik ke sejumlah tokoh dan partai, termasuk telah bertemu dengan Calon Gubernur Jawa Barat yang diusung oleh KIM, Dedi Mulyadi.
Dengan adanya serentetan penomena yang terjadi dalam dinamika politik Pilkada yang akan dilakukan secara serentak tersebut.
Pengamat Sosial Budaya, Ra Dein, menilai bahwa sebauh kegamangan menjadi suatu hal yang wajar ketika seseorang yang melek politik menatap Pilkada yang akan digelar secara serentak nanti.
Pasalnya, pesta demokrasi daerah (Pilkada) yang merupakan momen krusial dalam pendewasaan politik masyarakat di tingkat lokal rentan dihadapkan dengan kotak kosong.
“Ada sisi positif dan sisi negatifnya tentu. Dari sisi negatif, ketika Pilkada di hadapkan dengan kotak kosong itu adalah kemunduran demokrasi yang konon dileu-elukan pasca reformasi.” ungkap Ra Dien. Kamis, (08/08/2024) kemarin.
Karena, kata Ra Dien, ketika seuatu daerah pada momen kontestasi politik memilih pemimpin hanya ada satu calon itu tandanya kaderisasi parpol di wilayah tersebut bisa jadi tidak berjalan.
“Kehadiran parpol itu sejatinya kan menempa calon-calon pemimpin yang akan memajukan wilayahnya, dan Pilkada itu merupakan ajang bagi kader partai unjuk gigi.” bebernya.
“Momentum adu ide dan gagasan para kader partai untuk memajukan wilayahnya. Ide dan gagasannya disodorkan ke masyarakat untuk dipilih menjadi pemimpin.” Sambung Ra Dien.
Jadi, ketika momentum Pilkada masyarakat itu memilih visi dan misi yang akan membawa mereka ke masa depan melalui kepemimpinan calon pemimpin yang dipilih di Pilkada nanti.
“Hemat, kalo di Jawa Barat dan di Kabupaten Bogor terjadi Pilkada melawan kotak kosong, lebih baik dinamis kan saja partai politik. Meski sangat sulit dilakukan lantaran adanya aturan.” tutupnya.***
