Publikbicara.com – Pemerintah China menegaskan komitmennya untuk mendukung negara-negara di Timur Tengah dalam menjaga keamanan kawasan setelah penandatanganan Deklarasi Beijing yang berhasil menyatukan berbagai faksi di Palestina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan, “Kami akan terus memberikan dukungan kepada negara-negara Timur Tengah dalam memperkuat kemandirian strategis mereka dan bekerja sama dengan semangat solidaritas untuk mengatasi masalah keamanan di kawasan ini,” dalam pernyataannya di Beijing, Kamis, 25 Juli 2024.
China bertindak sebagai tuan rumah dan fasilitator penandatanganan Deklarasi Beijing pada 23 Juli 2024, yang menggabungkan 14 faksi Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, setelah melakukan perundingan intensif selama tiga hari dari 21 hingga 23 Juli di Beijing.
Deklarasi ini mencakup kesepakatan untuk pembentukan pemerintahan sementara sebagai langkah rekonsiliasi di Palestina, dengan penekanan pada rekonstruksi Gaza setelah konflik serta upaya mendirikan negara Palestina yang merdeka.
“China berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah serta mendukung pembangunan dan perkembangan kawasan ini,” tambah Mao Ning.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat masih menilai kesepakatan tersebut dan tetap menolak peran Hamas dalam perjanjian itu, mengingat AS telah mengategorikan Hamas sebagai organisasi teroris sejak jauh sebelum konflik terbaru meletus di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023.
Mao Ning menegaskan bahwa Deklarasi Beijing merupakan langkah penting menuju resolusi masalah Palestina dan pencapaian perdamaian serta stabilitas di Timur Tengah.
Menurut Mao, China memandang masalah Palestina sebagai inti dari permasalahan Timur Tengah.
“Kami dengan tegas mendukung hak-hak sah rakyat Palestina dan mendukung negara-negara Timur Tengah dalam menentukan masa depan mereka sendiri,” tegas Mao Ning.
Wilayah Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza mengalami perpecahan politik setelah pemilihan umum 2006, di mana Hamas memperoleh kemenangan dan menguasai Jalur Gaza.
Pertikaian antara faksi-faksi politik ini terus berlanjut dan menghambat perjuangan Palestina untuk menjadi negara merdeka.
Pemerintahan gabungan antara Fatah dan Hamas hanya bertahan selama satu tahun.
Konflik berdarah yang terjadi pada 2007 semakin memperburuk keadaan, dengan Hamas menguasai Gaza sementara Fatah memimpin Otoritas Palestina di Ramallah, Tepi Barat.
