Publikbicara.com – Gustavo Petro, Presiden Kolombia telah menginstruksikan menteri luar negerinya untuk membuka kedutaan besar di Kota Ramallah, Palestina.
Hal itu dilakukan Presiden Kolombia usai tiga pekan setelah Bogota memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.
“Kolombia telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada pemerintahan sebelumnya, yakni pada pemerintahan Presiden Santos (Juan Manuel Santos),” ungkap Menlu Kolombia, Luis Gilberto Murillo, kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).
“Kini Presiden Petro menginstruksikan agar kedutaan Kolombia dibuka di Ramallah, misi Kolombia di Ramallah. Ini adalah langkah selanjutnya yang yang harus kami lakukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menlu Kolombia menyampaikan, para kepala negara Amerika Latin telah sepakat untuk mengambil tindakan bersama agar Palestina diakui sebagai negara di PBB.
Di mana, dikap tersebut mereka putuskan dalam KTT Komunitas Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC) yang diadakan di Saint Vincent dan Grenadines, Maret lalu.
Dia pun yakin akan semakin banyak negara yang mengakui Palestina.
Murillo pun menegaskan, sikap tersebut tidak ada hubungannya dengan Israel, rakyat Israel, ataupun orang-orang Yahudi, melainkan PBB telah sepakat dalam konteks Perjanjian Oslo untuk menciptakan solusi dua negara.
“Oleh karena itu, jika membutuhkan dua negara, jelas Palestina perlu diakui sebagai sebuah negara,” kata menlu Kolombia itu lagi.
Kolombia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada 2 Mei lalu. Petro beberapa kali menentang tindakan militer Israel di Jalur Gaza, dan bahkan menyebutnya sebagai genosida.
Pada Maret, Petro mengumumkan bahwa Bogota akan menangguhkan semua pembelian senjata dari Israel.
Pada saat yang sama, presiden Kolombia itu menandatangani pernyataan bersama 18 negara yang menyerukan kelompok pejuang Hamas Palestina untuk segera membebaskan tawanan Israel yang ditahan di Gaza, demi tercapainya gencatan senjata yang langgeng.
