Publikbicara.com, – Keluhan Aparatur Desa di Kabupaten Bogor akibat belum bisa dicairkannya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) hingga tiga bulan, membuat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya angkat bicara.
Menurutnya, persoalan ADD menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor . Seharusnya masalah seperti ini bisa menjadi skala prioritas dalam hal perencanaan . Selain itu, perlu adanya ketegasan seorang Pemimpin dalam mengambil keputusan apalagi ini persoalan yang urgen.
“Disini akan bicara ketegasan seorang Pemimpin untuk menentukan skala prioritas mana yang akan ditentukan. APBD itu asumsi, bukan duit cash atau real dan itu akan masuk sesuai dengan asumsi perhitungan yang matang pada tahun yang berjalan,” ungkap pria yang biasa di sapa Kang AW usai buka puasa dan diskusi intelektual bersama para Mahasiswa Bogor Barat, di Cafe bilangan Leuwiliang.
Dirinya juga mempertanyakan, apakah uang ADD tersebut sudah ada atau belum ada. Bila ada, cepat dikeluarkan sambil menunggu administrasinya selesai.
“Jangan sampai ngomongnya sedang diurusin ke Gubernur, ke Mendagri tapi ternyata uangnya tidak ada. Kalau uangnya ada, kenapa tidak di bulan Februari. Jadi pertanyaan bukan dari administrasi surat menyurat itu saja. Tapi soal uangnya, ada atau tidak?” ungkapnya.
AW berharap Pemkab Bogor bisa bekerja secara proaktif jangan menunggu adanya kegaduhan baru pekerjaan dikebut.
“Jangan sampai ribut soal administrasi, tapi uangnya tidak . Itu, yang jadi masalah. Saya berharap semua cepat selesai dan Pemerintah Desa mendapatkan haknya . Karena kasian nga gajia tiga bulan apalagi sekarang menjelang Idul Fitri,” tukasnya
Editor : Tama
