BOGOR, PUBLIKBICARA.COM ‐‐
Ratusan ojek online (ojol) yang tergabung dalam Koalisi Driver Online menggelar unjuk rasa merespons kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam aksinya, ojol mengaku tak menolak keputusan pemerintah dengan menaikkan harga BBM. Namun mereka meminta pemerintah meneken kesepakatan dengan perusahaan jasa aplikasi untuk menyesuaikan tarif.
“Kalau terkait protes kenaikan BBM tidak mungkin, karena itu kebijakan pemerintah. Sehingga kami cari solusi bagaimana caranya kenaikan BBM ini kami tetap beroperasi yaitu pertama penyesuaian tarif,” kata Penanggung Jawab Aksi, Wiwit Sudarsono di depan kompleks parlemen, Rabu (21/9).
Wiwit meminta agar perusahaan jasa aplikasi ojek online tak membebankan biaya tambahan terhadap kenaikan besaran jasa aplikasi yang kini telah mencapai 10 persen. Berdasarkan perhitungannya, imbas kenaikan BBM terhadap kenaikan ojol jika diakumulasi mencapai 35 persen.
Menurut Wiwit, kenaikan biaya jasa aplikasi dan biaya-biaya lainnya dari setiap pesanan ojol, tak bisa menutup biaya operasional para ojol.
Dia mencontohkan, jika total biaya pesanan yang tertera di aplikasi konsumen sebesar Rp24 ribu, harga yang tertera di ojol sebesar Rp20 ribu. Konsumen membayar biaya Rp4 ribu lebih mahal untuk biaya jasa aplikasi.
Namun begitu, besaran harga untuk ojol sebesar Rp20 ribu tetap dipotong sebesar 20 persen juga untuk sewa aplikasi. Sehingga, menurut Wiwit, perusahaan mendapat dua keuntungan, masing-masing dari ojol dan konsumen.
“Sehingga aplikasi mendapat dua keuntungan juga, penumpang juga kita juga. Sehingga dengan kenaikan di angka 10 persen kami minta juga potongan diturunkan supaya kami juga mengimbangi adanya kenaikan BBM,” katanya.
Selain meminta penurunan tarif, Koalisi juga mendesak pengesahan RUU Transportasi Daring masuk dalam daftar Prolegnas 2022 dari semula 2023.
Sembari menunggu pengesahan RUU tersebut, Ojol juga meminta DPR mendesak pemerintah untuk memperbaiki ekosistem bisnis transportasi daring.
Sumber : Cnn Indonesia
