BOGOR, PUBLIKBICARA.COM – Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian integral program perbaikan kondisi dan lingkungan kerja yang mempunyai arti sangat penting baik untuk mencegah kecelakaan kerja maupun untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja.
K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktifitas kerja.
Namun halnya, Dari pantauan, beberapa pekerja proyek jembatan penghubung wilayah Desa Nanggung dan Desa Pangkaljaya, Kecamatan Nanggung yang membentang di atas aliran sungai cikaniki yang menelan anggaran Rp 15,6 milyar itu minim Alat Pengaman Diri (APD).
Saat dikonfirmasi, Konsultan Pengawas dari PT Demensi Ronakon, Togar Butar Butar mengatakan, kalau untuk beberapa pekerja yang beraktifitas di wilayah Desa Pangkaljaya tersebut merupakan warga sekitar.
“Tetapi kalau untuk tekhnisi jembatan itu tenaga ahli kalau (pengerjaan) yang biasa-biasa kami serahkan ke warga sini. Jadi, istilahnya tenaga kerja nya warga sini,” ungkap Togar Butar butar kepada wartawan di lokasi Proyek Jembatan II pada Jalan Pangkaljaya-Nanggung pada, Selasa 13 September 2022.
Togar mengatakan, bahwa sebetulnya untuk pekerja ada standar keselamatan yang sudah ditentukan. Namun, dirinya menyampaikan bahwa pekerjanya yang terkadang tidak mau mengenakan APD.
“Kalau standar keselamatan itu ada, tapi kadang-kadang itu sudah dilengkapi tapi mereka (pekerja) tidak mau pakai, mengganggu katanya. Itu helm saja kebuang-buang,” katanya.
Namun, menurut dia, beberapa pekerja yang saat itu sedang beraktifitas membengkokan besi bukan pekerja dari warga sekitar melainkan pekerja tenaga ahli.
“Kalau yang bagian besi itu sarung tangan pakai bisa di lihat, itu kan tenaga harus ekstra berat karena untuk besi nya besi gede jadi kadang-kadang helm itu copot begitu mereka ngayun blak saja copot. Itu rompi nya ada tuh tapi ya gimana bergoyang begitu, tapi sarung tangan sama sepatu boot (Ada yang pakai ada yang tidak),” katanya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, bahwa pengenaan APD itu tergantung kepada pekerjanya itu sendiri, pihaknya tidak bisa memaksakan.
“Yah begitu lah tergantung mereka karena kami juga tidak bisa paksakan karena terkendala juga kalau nggak nyari tenaga kerja kadang-kadang gak ada lagi, ini kan termasuk tenaga ahli besi susah. Satu (pekerja) tidak mau (bekerja) ya semua itu pulang,” katanya. (Fex/Kamel)
