BOGOR, PUBLIKBICARA.COM – Pemerintah Desa Cihideung Udik (Cihud), Kecamatan Ciampea bersama petugas kantor Pos menyalurkan bantuan Set Top Bpk (STB) ke 271 warga penerima.
Saat penyaluran STB ke penerima, kerap terjadi kendala yang disebabkan TV penerima tidak ada remot dan banyak alamat penerima yang tidak jelas .
Kaur Umum Desa Cihideung Udik,
Udin Firmansyah mengatakan bantuan STB di kirim langsung dari Kantor Pos.
Setelah itu, petugas kantor Pos bersama pihak Desa langsung mendistribusikan STB tersebut ke penerima.
Saat pendistribusian STB, banyak di ketemukan kendala yakni alamat penerima yang tidak lengkap, penerima sudah pindah alamat.
Selain itu, untuk mengoperasikan STB tersebut terkendala sinyal dan TV- nya juga harus ada remotnya.
“Ketika tidak ada remot TV bakal sulit mencari saluran Program. Isinya bantuan STB, terdiri dari alat, remot, baterai dan kabel, ” ujarnya
Ia menambah untuk pengoperasian STB. Pertama di clik Kominfo 1, lalu masukan nomor KK atau NIK penerima bantuan. Setelah itu, penerima di foto dengan kondisi TV menyalahkan. Ketika sukses langsung di kirim ke Kominfo bahwa bantuan STB diterima oleh warga.
“Tidak menutup kemungkinan banyak STB yang bakal di kembalikan lagi ke Diskominfo. Hal tersebut dikarenakan ada 17 lebih penerima bantuan STB tidak jelas alamatnya, ” ungkapnya
Sementara itu, Kepala Desa Cihideung Udik, H. Deny mengungkapkan STB merupakan program Nasional, seharusnya semua warga berhak mendapatkan bantuan STB. Terkecuali, TV – nya sudah digital.
Seperti halnya bantuan tabung gas melon dari pemerintah. Semua warga mendapatkan bantuan tabung Gas.
“Jika mengacu pada jumlah KK di Desa Cihideung Udik ada sekitar ada 4.788 KK. Warga Cihideung Udik yang mendapat bantuan STB dari pemerintah
hanya 271 set STB, ” ujarnya.
Deny menambah sesuai dengan data dari Diskominfo, untuk Desa Cihideung Udik mendapatkan bantuan STB sebanyak 721 set. Namun, bantuan STB yang datang ke Desa lewat Kantor Pos baru 271 set.
Ia berharap pemerintah mendata betul siapa saja yang berhak menerima bantuan STB, termasuk adanya kejelasan yang kongkrit untuk syarat penerima bantuan STB.
“Jangan sampai warga menanyakan ke Desa ko nga dapat bantuan STB, padahal mereka juga membutuhkan. Kita berterima kasih adanya bantuan STB dari pemerintah, namun yang perlu diperhatikan dampak dari bantuan tersebut misalnya, data penerima yang bermasalah, “tukasnya. (Tama)
