BOGOR, PUBLIKBICARA.COM – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyatakan partainya tidak ingin ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pernyataan Andre mewakili sikap Fraksi Partai Gerindra.
Andre mengatakan ada instruksi dari Ketua Fraksi Gerindra, sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, untuk menyikapi langkah pemerintah yang sedang menyusun skema penyesuaian harga BBM guna mengurangi beban subsidi dari APBN.
“Berdasarkan instruksi Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, kami Fraksi Gerindra tidak ingin ada kenaikan harga BBM. Kami mengusulkan kepada pemerintah, harapan kami, jangan ada kenaikan BBM. Kasihan masyarakat,” kata Andre saat rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Andre mengatakan konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite tahun ini diproyeksikan akan mencapai 28 juta kiloliter. Sementara itu, kuota yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini hanya 23,05 juta kiloliter dan diprediksi akan habis pada September 2022.
Untuk mengatasi hal tersebut, Andre mengatakan, dirinya sejak jauh-jauh hari telah meminta pemerintah menambah kuota Pertalite. Sejalan dengan itu, dia mengatakan perlunya pemerintah segera menerbitkan aturan pengendalian agar distribusi Pertalite lebih tepat sasaran.
“Kami sudah menyampaikan berulang-ulang kali ke pemerintah untuk mengambil tindakan, apa pun tindakannya. Apakah dengan kebijakan menaikkan kuota. Itu bisa dilakukan, tetapi tentu tergantung kekuatan APBN pemerintah. Atau pemerintah mengeluarkan peraturan pengendalian Pertalite untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran,” kata Andre.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera barat ini memaparkan, saat ini penyaluran BBM bersubsidi masih banyak yang tidak tepat sasaran di lapangan. BBM bersubsidi justru banyak digunakan oleh golongan menengah ke atas.
Berdasarkan data PT Pertamina Patra Niaga, sebanyak 60 persen golongan masyarakat mampu telah menikmati hampir 80 persen dari total BBM bersubsidi. Sementara itu, 40 persen masyarakat golongan bawah yang seharusnya berhak justru hanya menikmati sekitar 20 persen dari total BBM bersubsidi.
“Kita masih lihat di lapangan, mobil-mobil mahal masih pakai Pertalite. Itu harus dibikin peraturannya, Pak Menteri. Kalau tidak, kas Pertamina bisa jebol nanti. Seakan-akan saat ini Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, membiarkan Pertamina kerja sendiri. Tolong Pak Menteri ini dibawa ke ratas, sampaikan ke Presiden agar keputusannya jelas. Aturan pengendalian yang merupakan turunan dari Perpres 191 Tahun 2014 itu harus dibikin sehingga BBM subsidi dinikmati oleh yang berhak,” kata Andre.
Sumber :Detik
