Jakarta — Pemerintah diminta mempersiapkan jaringan internet yang menjangkau pelosok dan kurikulum darurat pada tahun ajaran baru yang diprediksi masih terdampak pandemi Virus Corona.
“Kominfo harus menyediakan infrastruktur untuk jaringan. Terutama yang di desa-desa itu jaringannya jangan sampai tertinggal sehingga menyebabkan disparitas pendidikan semakin jauh,” ujar Pengamat Pendidikan dari Universitas Al-Azhar Indonesia Asep Saifuddin kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, dikutip Selasa (5/5).
Asep mengatakan kendala pada pembelajaran jara jauh (PJJ) dua bulan ke belakang berkutat pada masalah ketersediaan jaringan internet. Hal ini, katanya, masih bisa dimaklumi karena situasi mendadak.
Dia juga menggarisbawahi soal penyediaan fasilitas biaya pendukung belajar. Misalnya, akses internet atau wifi gratis, agar siswa dan guru tidak terbeban biaya kuota paket internet, dan pelatihan guru untuk PJJ.
“Kesiapan guru itu berbeda antara online dan offline. Tentunya harus ada semacam workshop bagi para guru bagaimana delivery [pelajaran] dari online learning,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Satriwan berpendapat Kemendikbud perlu membuat acuan rinci PJJ di tahun ajaran baru.
“Kemdikbud sering bilang ‘merdeka belajar’. Dalam kondisi bebas enggak ada Covid aja mental guru belum merdeka. Mentalnya belum ke sana. Apalagi sekarang [saat Corona],” cetus dia.
Satriwan menilai Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 saja tidak cukup dijadikan acuan dalam merubah sistem pendidikan menjadi jarak jauh. Buktinya, dalam dua bulan terakhir proses PJJ guru hanya terpaku pada pola pemberian tugas.
Untuk itu pihaknya mendorong Kemendikbud membentuk kurikulum darurat. Kurikulum digunakan sebagai acuan pendidikan di masa krisis, bukan menggantikan kurikulum normal.
Diketahui, PJJ sudah diberlakukan di sebagian besar daerah untuk menekan wabah corona. Metode yang dilakukan beragam, yakni sepenuhnya daring, sebagian daring dan luring, serta sepenuhnya luring.
Menurut survei PJJ yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap 1.700 siswa di 20 provinsi dan 54 kabupaten atau kota, ditemukan bahwa 79,9 persen siswa mengaku tak ada interaksi dengan guru selain pemberian tugas.
Kendala seperti tugas menumpuk, keterbatasan fasilitas, ketidakmampuan membayar SPP, dan paket data internet yang mahal jadi ragam kendala yang lazim ditemukan.
Sejauh ini, Mendikbud Nadiem Makarim mengaku tengah mengkaji kurikulum darurat Corona. Namun, ia menyebut kurikulum baru bisa mengganggu terhadap proses belajar, seperti pelatihan.
Soal penyediaan jaringan internet, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid menyebut pihaknya sudah mengusulkan itu ke Kominfo.
“Usulan ke Kominfo selalu diajukan setiap tahun di daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan),” ucapnya, lewat pesan singkat.
Sementara, Menkominfo Johnny G Plate mengklaim kapasitas jaringan internet masih mampu mengantisipasi lonjakan arus saat pandemi Corona. Ia pun meminta para operator telekomunikasi untuk berkontribusi pada peningkatan layanan.
Sumber:Cnn indonesia
