Jakarta — DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan segera memperbarui data penerima bantuan sosial yang terdampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Anies diketahui telah memperpanjang masa PSBB hingga 22 Mei 2020. Menurut Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono itu akan berdampak pada penambahan jumlah warga miskin dan rentan miskin yang terdampak akibat virus corona (Covid-19).
“Karena akan ada banyak lagi warga yang kena PHK, dirumahkan tidak digaji, dibayar gaji cuma separo, pelaku usaha kecil omsetnya menurun drastis, UMKM bangkrut. Itu kan (datanya) harus diperbaiki di tahap berikutnya,” kata Mujiono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).
Anies sebelumnya meneken Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020 tentang penerimaan bantuan sosial selama PSBB. Kepgub itu ditandatangani Anies pada 16 April 2020.
Dalam keputusan itu, Anies menetapkan jumlah warga miskin dan rentan miskin yang akan menerima bantuan sosial selama PSBB sebanyak 1.194.633 kepala keluarga (KK).
Mujiono menilai, keputusan gubernur tersebut telat dikeluarkan Anies. Sebab, proses penyaluran bantuan sosial sudah dilaksanakan sejak 9 April 2020, atau sehari sebelum PSBB dilaksanakan di Jakarta.
Oleh karena itu, untuk pelaksanaan PSBB tahap kedua, Mujiono mendesak Anies dan jajarannya harus bekerja lebih cepat dan efektif dalam menangani data penerima bansos.
Sementara itu, Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyebut, terkait program penyaluran bansos DKI masih amburadul. Pasalnya, selain kesalahan data, proses penyaluran juga dinilai masih bermasalah.
“Distribusi bansos minggu pertama yang belum merata dan akurasi data yang sudah menerima membuat pertanyaan besar soal kesungguhan Pemprov DKI dalam membantu masyarakat,” kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4).
DPRD DKI Minta Anies Segera Perbaharui Data Penerima Bansos
Salah satu contoh ketidakakuratan data penerima bantuan sosial Covid-19 ini terjadi ketika seorang anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak masuk dalam daftar penerima bansos tersebut.
Gilbert menilai, kekacauan data dan penyaluran bansos ini karena sejak awal Anies lebih banyak berpolemik dengan pemerintah pusat. Padahal waktu tersebut dapat digunakan Anies untuk mempersiapkan pelaksanaan PSBB.
Gilbert pun berharap, pada pemberlakukan PSBB tahap kedua, Pemprov bisa memperbaiki hal tersebut.
“Diharapkan ada kerendahan hati untuk mendengarkan kritik, dan mau memperbaiki sistem distribusi,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya juga telah mengatakan, pendataan penerima bantuan sosial dari Pemerintah DKI Jakarta untuk warga terdampak pandemi virus corona tidak mungkin sempurna.
Menurut Anies, kekeliruan data sangat mungkin terjadi di Indonesia. Meski begitu ia berjanji, ketika ada kekeliruan data maka akan segera dikoreksi.
“Ketika ada kekeliruan kami koreksi, koreksi, dan koreksi, dan ini bagian dari kami meningkatkan kualitas data,” tutur Anies kemarin.
Sumber:Cnn indonesia
