Cibinong –Keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani pasien COVID-19 dan juga mencegah persebarannya di Bumi Tegar Beriman tidak main-main, dalam rapat pembahasan anggaran perubahan parsial yang dilangsungkan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jum’at, 3 April 2020 anggaran penanganan COVID-19 yang tadinya dianggarkan hanya 80 Milyar sekarang dinaikkan menjadi 457 Milyar.
Dalam kesempatan kali ini, tidak ada satupun anggota DPRD yang tidak setuju, bahkan tangis haru pecah setelah rapat ditutup dengan doa karena memang langkah ini yang ditunggu-tunggu mengingat bahayanya sebaran COVID-19 yang makin hari makin meningkat.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto ketika ditemui wartawan setelah rapat menyatakan inilah langkah terbaik dan dirinya sangat mengapresiasi langkah Pemkab Bogor.
“Saya sangat apresiasi, karena keresahan terhadap wabah COVID-19 di Kabupaten Bogor sudah sangat nyata, bukan hanya kepada kesehatan masyarakat, tapi dampak ekonomi mulai terasa, makanya langkah Pemkab tidak boleh setengah-setengah, anggaran 80 Milyar jauh dari kata cukup, kami seluruh anggota DPRD tidak ada yang menolak demi kepentingan bersama utamanya masyarakat Kabupaten Bogor”. Ungkap Rudy.
Rudy juga menyatakan anggaran ini menjawab berbagai permasalahan, mulai dari ketersediaan APD di Puskesmas-puskesmas dan Rumah Sakit, tapi juga menjaga ketahanan pangan daerah serta mencegah virus masuk ke pengungsian dengan menyediakan huntara untuk para korban bencana alam agar mereka bisa lebih nyaman menjalankan Physical Distancing.
“Anggaran ini akan segera di kucurkan untuk pembelian APD untuk para petugas kesehatan, menjaga ketahanan pangan daerah menjelang Ramadhan dan persiapan menjaga ketersediaan anggaran ketika Pemerintah pusat memberlakukan kebijakan lockdown dan kebutuhan sehari-hari masyarakat menjadi tanggung jawab Pemkab, yang lebih penting lagi adalah anggaran penyediaan hunian-hunian sementara kepada saudara-saudara kita korban bencana alam yang sekarang masih tinggal di tenda-tenda darurat yang sangat tidak layak untuk melaksanakan Physical Distancing, jujur kami semua terharu akhirnya kita semua bisa satu visi dan jernih berfikir untuk masyarakat.” Tutup Politisi Partai Gerindra ini.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Didi Kurnia dalam keterangan persnya membenarkan, estimasi anggaran Rp80 milyar untuk penanganan Covid-19 jauh dari kata cukup.
Anggarannya kini dinaikkan karena dipengaruhi berbagai faktor. APD pun harganya sudah naik dan barangnya sulit didapat.
“Anggarannya akan kita ambil dari pengurangan kegiatan belanja daerah yang bisa dilakukan penundaan, Makanya sekarang masih banyak petugas kesehatan yang manggunakan jas hujan karena APD standart WHO itu harganya mahal, makanya segera akan kita susun anggarannya agar bisa segera direalisasikan kebutuhan alat-alat penanganan COVID-19”. Pungkasnya.
(Cep Rendra)
