LEUWILIANG – Mahasiswi yang tergabung dalam Organisasi Kemahasiswaan HMI MPO, Kamis pagi Melakukan aksi Demontrasi. Aksi demo (17/9/2020) yang dimulai dari Depan Pintu Gerbang RSUD Leuwiliang berlanjut pada Kantor Pemeritahan Kabupaten Bogor.
Dalam aksi tersebut menurut agar
Proyek pembangunan RSUD Leuwiliang yang bersumber dari APBD 2020 senilai Rp. 62.239.000.000,- yang terindikasi ada permainan segera dihentikan dahulu.
Koordinator Aksi Badru Tama mengatakan Proyek Proyek pembangunan RSUD Leuwiliang yang bersumber dari APBD 2020 senilai Rp. 62.239.000.000,- yang terindikasi ada permainan dari mulai proses pelelangan tender sampai dengan adanya kejanggalan pada redesign struktur.
“Bahwah yang awalnya konstruksi sarang laba-laba menjadi tiang pancang nilai moral administrasi yang secara sederhana dapat tergambar bahwa ketika ada proses yang maladministrasi berarti itu kemungkinan besar terdapat celah korupsi yang membuntutinya hal ini diperkuat dengan tidak beraninya pihak RSUD Leuwiliang memberikan data dan informasi yang valid manakala kami HMI Mpo cabang Bogor beraudiensi dengan pihak RSUD Leuwiliang yang diterima oleh PPKI pada tanggal 8 September 2020,”kata Badru Tama.
Sementara Ketua HMI MPO Cabang Bogor Wildan Nugraha mengatakan atas dasar tersebut selaku ketua HMI Mpo cabang Bogor hal itu sangat kontraproduktif dengan program Panca Karsa yang digadang-gadang mampu menjawab Segala persoalan yang ada di lingkup Kabupaten Bogor terutama pada variabel Karsa Bogor sehat dan Karsa Bogor membangun Bogor.
“Tentu sebagai pemangku kebijakan tertinggi Bupati dalam hal ini seakan tutup mata dan tutup telinga dalam melihat dan mendengar realitas yang terjadi pada pembangunan megaproyek tersebut,”kata Wildan Nugraha.
HMI HPO Cabang Bogor yang dari awal terus mengikuti proses yang berkembang pada kegiatan mega proyek tersebut baik dari analisis maupun advokasi lapangan mengindikasikan bahwa ada skema konstruksi dasar bangunan yang kemudian dapat dipastikan berimbas pada struktur bangunan dengan kata lain patut diduga terjadi penyelewengan anggaran dan praktek korupsi kolusi dan nepotisme dalam proyek pembangunan tersebut maka dengan tegas kami hm Bogor menuntut,
- Meminta agar proyek pembangunan tersebut dihentikan untuk sementara waktu
- Mendesak agar Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor maksimalkan fungsinya dalam rangka pengawasan dalam proyek pembangunan tersebut
- Mendorong agar aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah serius dalam menyikapi persoalan tersebut di atas
-
tangkap Adili dan penjarakan oknum yang terlibat dalam permasalahan tersebut.
Sementara itu Pihak Rumah Sakit RSUD Leuwiliang saat dikonfirmasi hingga berita ini dibuat belum dapat memberikan keterangan ihwal perubahan kontruksi yang jadi polemik.
(Tim Redaksi)
