Beranda News Polri Sesuaikan Aturan Kode Etik Profesi, Pangkat Anggota KKEP Ikut Diatur

Polri Sesuaikan Aturan Kode Etik Profesi, Pangkat Anggota KKEP Ikut Diatur

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko. Foto: Humas Polri.

Publikbicara.com – Polri memperbarui mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Regulasi baru tersebut membawa sejumlah penyesuaian, terutama menyangkut komposisi keanggotaan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan mekanisme kehadiran anggota yang berstatus sebagai terduga pelanggar dalam persidangan.

Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat (3) yang mengatur persyaratan pangkat anggota KKEP dalam pelaksanaan sidang. Berdasarkan ketentuan terbaru, anggota komisi harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Selain itu, Pasal 59 ayat (2) juga mengalami perubahan terkait kewajiban kehadiran terduga pelanggar dalam sidang kode etik.

Dalam ketentuan tersebut, terduga pelanggar wajib menghadiri persidangan secara langsung. Namun, kehadiran melalui media elektronik juga dimungkinkan sepanjang mendapat persetujuan Ketua KKEP.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, perubahan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penerapan kode etik profesi sekaligus meningkatkan pelaksanaan tugas KKEP.

“Penyesuaian Peraturan Kepolisian ini merupakan bagian dari upaya menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri serta meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri. Dengan adanya perubahan ini, mekanisme penegakan kode etik memiliki ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan,” ujar Trunoyudo dikutip dari laman Humas Polri, Jumat (20/11).

Ia menjelaskan, perubahan Perpol tersebut juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

READ  Hari Pertama Bertugas, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi Pimpin Apel dan Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik

 

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 sendiri telah diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI.

Aturan tersebut tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

Dengan berlakunya regulasi tersebut, pelaksanaan kode etik profesi dan mekanisme kerja KKEP kini mengacu pada ketentuan yang telah diperbarui.

Masyarakat yang ingin mengetahui secara lengkap perubahan aturan tersebut dapat mengakses dokumen Perpol Nomor 4 Tahun 2026 melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Polri di alamat: https://jdih.polri.go.id/tipe-dokumen/4018?tipe=dokumen⁠. (Red).

Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow

Artikulli paraprakTembus Tiga Besar XCO Putra, Muhammad Irsyad Amankan Perunggu Porprov Jabar
Artikulli tjetër3.193 Anggota Pramuka Ikuti Tapakan Garuda Angkatan IV di Cimandala