Satreskrim Polres Indramayu Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran ke Korea Selatan. Foto: Tribratanews.
Publikbicara.com – Tawaran bekerja di Korea Selatan dengan iming-iming gaji mencapai Rp25 juta per bulan justru berujung kerugian bagi seorang perempuan asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Alih-alih mendapatkan pekerjaan, korban berusia 48 tahun itu malah ditolak masuk oleh petugas imigrasi Korea Selatan karena dokumen keberangkatannya bermasalah. Sebelum diberangkatkan, korban diketahui telah mengeluarkan uang hingga Rp55 juta melalui pihak yang menawarkan jasa penempatan pekerja migran.
Dikutip dari laman Tribratanews, Sabtu (21/11). Kasus tersebut kini diungkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Indramayu. Dua perempuan berinisial S (58), warga Kecamatan Lohbener, dan SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pengungkapan perkara itu disampaikan dalam konferensi pers di Mapolres Indramayu, Jumat (20/11/2026), yang dipimpin Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin bersama Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar dan jajaran.
Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar menjelaskan, perkara bermula pada Agustus 2026 ketika korban mencari pekerjaan di luar negeri. Melalui seorang kenalan, korban kemudian diperkenalkan kepada tersangka S yang menawarkan pekerjaan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, hingga petugas kebersihan di Korea Selatan.
Dalam penawarannya, korban dijanjikan gaji sebesar Rp25 juta per bulan dengan masa kontrak enam bulan dan kemungkinan diperpanjang. Proses keberangkatan juga diklaim resmi dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, dengan biaya penempatan mencapai Rp55 juta.
Pada 29 Agustus 2026, korban dipertemukan dengan tersangka SN yang disebut berperan sebagai pihak agensi penempatan. Korban kemudian menyerahkan dokumen persyaratan serta membayar biaya penempatan secara bertahap melalui S untuk diteruskan kepada SN.
Selama proses tersebut, korban menjalani pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, hingga pengurusan visa. Namun, korban tidak mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja sebagaimana mestinya dalam persiapan penempatan pekerja migran.
Pada 23 September 2026, korban dijemput SN dan dibawa ke Jakarta. Sehari kemudian, korban diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Korea Selatan dengan transit di Singapura.
Namun, setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, perjalanan korban tidak berjalan sesuai janji. Petugas imigrasi setempat menemukan permasalahan pada dokumen yang dibawanya sehingga korban tidak diizinkan memasuki wilayah Korea Selatan.
Korban kemudian berada dalam pengawasan petugas imigrasi selama sekitar tiga hari sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026. Ironisnya, biaya kepulangan tersebut harus ditanggung sendiri oleh korban.
Menurut hasil penyidikan, kedua tersangka diduga memperoleh keuntungan dari proses penempatan tersebut. S disebut menerima Rp5 juta, sedangkan SN diduga memperoleh Rp10 juta.
Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya paspor korban, kuitansi pembayaran senilai Rp40 juta, rekening koran, empat lembar boarding pass, dua kartu identitas tersangka, serta satu unit mobil Ford Titanium berwarna putih.
Atas perkara tersebut, penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Untuk dugaan TPPO, ancaman pidananya mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp5 miliar. Sementara pelanggaran penempatan pekerja migran oleh perseorangan diancam pidana maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp2 miliar.
Di luar proses hukum, Polres Indramayu juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk membantu pemulihan korban, termasuk mengupayakan pengajuan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi kepada calon pekerja migran. Kegiatan tersebut telah menjangkau 176 peserta di lima lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan tenaga kerja, yakni LPK Bina Herra Bersama, LPK Dai Ninki Indonesia, PT CBM, LPK Hanaman Nihon, dan PT Keluarga Samudera Indonesia.
Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menjanjikan penghasilan besar tanpa kejelasan prosedur dan legalitas penempatan.
Ia meminta calon pekerja migran memastikan perusahaan atau agensi memiliki izin resmi serta tidak menyerahkan uang sebelum seluruh mekanisme penempatan dipastikan jelas.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno mengimbau masyarakat yang mengetahui indikasi tindak kriminalitas agar segera melapor melalui layanan Polisi 110 atau program Lapor Pak Polisi Siap Mas Indramayu melalui WhatsApp resmi 081999700110.
Polisi berharap kewaspadaan masyarakat dapat mencegah munculnya korban lain dari praktik perekrutan dan penempatan pekerja migran secara ilegal.(Red)
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow













