Publikbicara.com – Pemerintah menekankan pentingnya pendampingan dan kesepakatan masyarakat hukum adat (MHA) sebelum proses pengadministrasian tanah ulayat dilakukan. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi untuk memastikan identifikasi wilayah adat, pemetaan tanah, hingga pencatatan hak ulayat berjalan sesuai kesepakatan masyarakat.
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Deni Santo, mengatakan masyarakat hukum adat perlu mendapatkan pemahaman terlebih dahulu mengenai hak dan kewajibannya sebelum memasuki tahapan administrasi pertanahan.
Menurutnya, proses tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui pendataan administratif. Pemerintah perlu memberikan pendampingan agar masyarakat dapat memahami tujuan program, sekaligus menyepakati keikutsertaan mereka dalam pengadministrasian tanah ulayat.
“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA,” ujar Deni dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 dan Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, kesepakatan masyarakat hukum adat menjadi pintu awal pelaksanaan tahapan pengadministrasian tanah ulayat. Melalui proses pra-identifikasi, masyarakat didorong melakukan musyawarah untuk mengenali wilayah adat, tanah ulayat, serta objek-objek yang berada di dalamnya.
Deni menyebut pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat berkaitan dengan terpenuhinya unsur subjek, objek, dan hubungan hukum. Karena itu, proses identifikasi perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat yang bersangkutan.
Selain memastikan batas dan objek tanah adat, tahap awal tersebut juga menjadi ruang dialog untuk mendeteksi potensi persoalan atau sengketa tanah ulayat sebelum proses administrasi berlanjut.
“Harus diyakinkan mereka sampai menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” jelasnya.
Adapun mekanisme pengadministrasian tanah ulayat mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Dalam regulasi tersebut, proses administrasi dibagi menjadi tiga tahapan utama, yakni inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap pengelolaan tanah dan tata ruang yang berkeadilan serta berkelanjutan.
Ia menilai, pelaksanaan administrasi dan pendaftaran tanah ulayat membutuhkan kerja sama berbagai pihak, terutama dalam menyamakan persepsi antara pemerintah dan masyarakat adat agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara tepat di lapangan.
“Kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” kata Rezka.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Roy Eduard Fabian Wayoi, jajaran kepala kantor pertanahan, perwakilan pemerintah daerah, serta organisasi nonpemerintah Landesa.
Diseminasi juga dilengkapi diskusi panel yang menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernadus Wijanarko, Project Manager PMU ILASPP, serta perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak. Diskusi dipandu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow













