Beranda Daerah Cegah Penyimpangan Anggaran, Pemkab Bogor Sasar Kades dan Kepala Sekolah di Parung

Cegah Penyimpangan Anggaran, Pemkab Bogor Sasar Kades dan Kepala Sekolah di Parung

Publikbicara.com – Pengelolaan anggaran pemerintah desa hingga bantuan negara yang diterima satuan pendidikan menjadi perhatian dalam Roadshow Sosialisasi Antikorupsi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di Kecamatan Parung, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Parung tersebut menyasar kepala desa, kepala sekolah, serta unsur pendidikan negeri dan swasta. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Bogor memperkuat pencegahan korupsi melalui peningkatan pemahaman dan integritas aparatur.

Camat Parung, Adi Nugraha, mengingatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara tidak hanya berada di tangan pemerintah desa. Satuan pendidikan, termasuk sekolah swasta yang menerima bantuan pemerintah melalui APBN, juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Ia menegaskan, pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan (Bankeu), hingga Pendapatan Asli Desa (PADes) harus dilakukan secara tertib, transparan, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Adi, integritas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan.

“Jadikan kegiatan ini sebagai tambahan pengetahuan sekaligus pengingat agar kita selalu menjaga integritas. Setiap anggaran yang dikelola harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh menyimpang dari aturan,” tegasnya.

Sementara itu, Auditor Madya, Mohamad Nurjen, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Roadshow Antikorupsi di lingkungan Pemkab Bogor yang melibatkan 24 Penyuluh Antikorupsi.

Sejak dilaksanakan pada 12 Februari 2026, program tersebut telah menjangkau 23 perangkat daerah dan kecamatan. Kecamatan Parung tercatat sebagai lokasi kecamatan ke-12 dalam rangkaian roadshow gabungan yang dijadwalkan berakhir pada 24 November 2026.

Nurjen menilai pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan satu institusi. Diperlukan keterlibatan berbagai unsur melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman agar kesadaran membangun pemerintahan yang bersih semakin kuat.

READ  Prajurit Perang Pikiran Unjuk Otot di Wali Kota Cup Body Contest Cirebon 2025

Dalam kesempatan yang sama, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Bogor, Sulistyono, mengajak peserta untuk saling mengingatkan agar tidak terjerumus dalam tindakan yang berpotensi mengarah pada penyimpangan maupun tindak pidana korupsi.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai kontrol sosial dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun materi mengenai kelengkapan serta keutuhan disampaikan oleh Penyuluh Antikorupsi Utama, Muhammad Sahlan Ramadhan Solichin.

Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Bogor berharap penguatan integritas tidak berhenti pada kegiatan edukasi, tetapi diterapkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan program, hingga penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.

Dengan demikian, pengelolaan anggaran di tingkat desa maupun satuan pendidikan dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Red).

Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow

Artikulli paraprakAtlet Barongsai Kabupaten Bogor Rebut Emas di PORPROV XV Jabar 2026