Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai mengarahkan program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) agar terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui skema tersebut, warga penerima bantuan bedah rumah diharapkan tidak hanya memperoleh tempat tinggal yang layak, tetapi juga memiliki peluang meningkatkan pendapatan keluarga.
Kebijakan itu disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat memberikan arahan dalam rapat evaluasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bogor, Senin (16/11/2026).
Rapat tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD Kabupaten Bogor.
Rudy mengatakan, program Rutilahu, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), maupun bedah rumah telah menjangkau belasan ribu penerima manfaat sepanjang 2025 hingga 2026.
Namun, pemerintah daerah kini tidak hanya berfokus pada jumlah rumah yang diperbaiki. Ketepatan sasaran penerima bantuan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan keluarga juga menjadi perhatian.
Untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang tepat, Pemkab Bogor akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu acuan penentuan penerima manfaat.
“Dengan adanya data tunggal atau DTSEN, kami memastikan penerima manfaat bedah rumah, Rutilahu, maupun BSPS masuk dalam kategori desil satu,” ungkap Rudy.
Menurut Rudy, perbaikan rumah belum cukup untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan apabila tidak diikuti peningkatan kemampuan ekonomi keluarga penerima bantuan.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah membangun sinergi dengan menghubungkan penerima Rutilahu dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dimiliki masing-masing OPD.
Di antaranya melalui Dinas Koperasi dan UMKM yang memiliki program bantuan bagi pelaku usaha. Begitu pula sektor perikanan dan peternakan yang menyediakan dukungan untuk pengembangan usaha produktif masyarakat.
“Kita ingin memastikan mereka juga menjadi penerima program-program pemerintah tersebut. Jadi, bukan hanya rumahnya yang diperbaiki, tapi dari sisi ekonomi masyarakat juga ikut diperbaiki bersama-sama,” tegasnya.
Rudy berharap, integrasi lintas perangkat daerah tersebut dapat membuat penanganan kemiskinan di Kabupaten Bogor berjalan lebih menyeluruh.
Dengan pendekatan itu, bantuan pemerintah tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal, tetapi berlanjut pada penguatan ekonomi keluarga sehingga masyarakat penerima manfaat memiliki kesempatan untuk lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow













