Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. Foto: Humas Polri.
Publikbicara.com – Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki tahap pendalaman terhadap pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut. Salah satunya sosok berinisial TK yang dipastikan merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengungkapkan, Brigjen TK saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Pengamanan Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.
Selain pemeriksaan internal, keterangan Brigjen TK juga didalami dalam proses penyidikan tindak pidana yang sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny dikutip dalam laman Humas Polri, Sabtu (14/11).
Nama Brigjen TK sebelumnya mencuat dalam rapat kerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri memaparkan dugaan keterlibatan tersangka Irjen Pol. Ahrie Sonta (AS) yang disebut tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Kapolri menjelaskan, AS yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari sosok berinisial LSP.
Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan dari penyidik. Hasil penyadapan selanjutnya dilaporkan kepada LSP, sementara TK diduga diperintahkan melakukan surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Menanggapi perkembangan tersebut, Johnny menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Brigjen TK merupakan bagian dari upaya Polri mengungkap perkara secara menyeluruh, baik dari sisi dugaan pelanggaran etik maupun tindak pidana.
Ia memastikan seluruh fakta dan dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait masih terus didalami melalui mekanisme pemeriksaan internal dan penyidikan.
Johnny sekaligus menegaskan bahwa inisial TK yang disebut Kapolri dalam forum bersama Komisi III DPR RI merujuk pada seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” tutupnya.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow












